Rp 13 Triliun dari Korupsi CPO 'Diputar Balik' untuk Rakyat? Ini Rencana Prabowo untuk LPDP

Bahkan, ia sempat menyebut bahwa LPDP perlu disinergikan dengan agenda kemandirian kesehatan nasional.

Tak hanya itu, ia mendorong agar peluang belajar ke luar negeri melalui LPDP diperluas, namun tetap diarahkan agar lulusan berkontribusi untuk bangsa setelah kembali ke Tanah Air.

Baca Juga: Shin Tae-yong: Haruskah Timnas Indonesia Kembali ke Pelatih yang Kenal Mental Pemain?

Dukung Pendidikan dari Akar: Gagasan SMA Garuda

Bukan hanya perguruan tinggi, Prabowo juga mencanangkan rencana pembangunan SMA Garuda di berbagai wilayah Indonesia.

Sekolah ini ditargetkan menjadi lembaga pendidikan unggulan yang melahirkan calon pemimpin masa depan, dengan disiplin, karakter, dan wawasan kebangsaan kuat.

“Karena itu segala upaya akan kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Rapor Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Janji Besar, Realita Berat, dan Rakyat yang Makin Tersisih

Dana Rp 13 Triliun Resmi Diserahkan Kejagung ke Kemenkeu

Penyerahan dana sitaan kasus korupsi CPO sebesar Rp 13 triliun dilakukan Kejaksaan Agung dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Uang tersebut disita dari tiga korporasi besar yang terbukti terlibat dalam skandal ekspor minyak sawit mentah:

• PT Wilmar Group
• PT Musim Mas
• PT Nagamas Palmoil Lestari (anak perusahaan PT Permata Hijau Group)

Langkah ini menjadi salah satu operasi pemulihan aset terbesar dalam sejarah penegakan hukum ekonomi Indonesia.

Pendidikan Sebagai Jalan Perubahan

Rencana Prabowo untuk mengalihkan dana rampasan korupsi ke sektor pendidikan mendapat respons positif di publik.

Banyak pihak menilai pendekatan ini bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, tapi juga memberikan efek keadilan sosial: uang yang dicuri negara kembali untuk kepentingan rakyat.