Cak Imin Bela Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN: “Kalau 1.900 Santri Belajar di Mana?”

TITIKTEMU.CO – Rencana pemerintah untuk merenovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai beragam tanggapan publik.

Kritik datang dari sejumlah pihak, terutama setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa proyek renovasi ini akan dibiayai oleh APBN.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan langkah pemerintah sudah tepat dan menantang para pengkritik untuk memberikan solusi alternatif yang realistis.

Cak Imin: Renovasi Ponpes Al Khoziny Layak Didanai APBN

Menurut Cak Imin, keputusan pemerintah menggunakan dana APBN untuk membangun kembali Ponpes Al Khoziny didasari oleh alasan kemanusiaan dan tanggung jawab negara dalam menjamin keberlangsungan pendidikan santri.

Baca Juga: Ketua Komisi XI DPR Ingatkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Jaga Gaya Komunikasi dan Fokus pada Kebijakan Ekonomi Nasional

“Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena kalau jumlah santrinya 1.900, mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ia menegaskan bahwa mereka yang menolak penggunaan APBN seharusnya juga mampu menawarkan solusi yang bisa segera diterapkan.

“Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar?” katanya menantang.

Renovasi Ponpes Demi Pendidikan Anak Bangsa

Cak Imin menegaskan bahwa langkah pemerintah ini semata-mata bertujuan agar santri tetap bisa menimba ilmu dengan layak dan aman.

“Yang kita bantu ini anak-anak negeri yang sedang belajar. Tolong dibuka mata bahwa ini soal masa depan generasi bangsa,” ungkapnya.

Baca Juga: Kandungan Susu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tuai Sorotan, Pemerintah Pastikan Setara Susu Segar dan Sesuai Standar BPOM

Ia juga menyoroti adanya pihak yang justru mengkritik langkah pemerintah padahal diam juga akan menuai kecaman.