Program Makan Bergizi Gratis: Dari Piring Anak Bangsa untuk UMKM Lokal

TITIKTEMU.CO - Badan Gizi Nasional (BGN) kini menetapkan aturan yang lebih ketat untuk menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu gebrakan terbarunya adalah menggandeng UMKM lokal sebagai pemasok bahan makanan, sekaligus mulai melarang pemakaian makanan ultra processed food (UPF) di dapur MBG.

Baca Juga: Drama Makan Bergizi Gratis: Antara Harapan Generasi Emas dan Ancaman Keracunan

UMKM Lokal Jadi Tulang Punggung MBG

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa kebijakan baru ini membuka pintu lebar bagi UMKM pangan untuk berkembang.

“Begitu aturan ini berlaku, ratusan ribu UMKM akan hidup. Pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Nanik di Jakarta pada 27 September 2025.

Baca Juga: Dibalik Kuota Haji: Kontroversi Khalid Basalamah, Dugaan Mens Rea, dan Jejak Bisnis Raksasa

Menurut Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, olahan seperti sosis, nugget, atau burger ke depannya akan mengutamakan produk lokal atau UMKM yang sudah bersertifikat halal, SNI, terdaftar BPOM, dan memiliki masa edar maksimal satu minggu dari tanggal produksi.

“MBG bukan sekadar bicara menu sehat, tetapi juga keberpihakan pada UMKM. Program ini harus menyehatkan sekaligus menyejahterakan,” tambah Tigor.

Baca Juga: Transformasi Kementerian BUMN: Dari Kementerian Jadi Badan, Apa Dampaknya?

Zero Tolerance untuk Produk Pabrikan

Meski baru seminggu menjabat, Nanik mengaku sudah mengawasi ketat penggunaan produk pabrikan dalam menu MBG.

“Dapur MBG hadir untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan memperkaya pemilik pabrik roti,” ujarnya tegas saat konferensi pers di Jakarta pada 26 September 2025.

Ia mencontohkan bagaimana roti untuk anak-anak sebaiknya dibuat oleh ibu-ibu murid sendiri. “Jadi roti yang dimakan anaknya dibuat langsung oleh ibunya. Inilah semangat MBG,” jelasnya.