Wamenpar Tinjau Geopark Maros-Pangkep Jelang Revalidasi UNESCO 2026, Pastikan Kesiapan dan Dukung Kolaborasi

TITIKTEMU.CO - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa meninjau langsung Geopark Maros-Pangkep pada Rabu, 24 September 2025.

Kunjungan tersebut bermaksud untuk memastikan kesiapan jelang proses revalidasi status UNESCO Global Geopark yang akan dilakukan pada Juli 2026.

Dalam kunjungannya ke Leang-Leang Archaeological Park, Wamenpar menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap seluruh geopark di Indonesia, terutama yang sudah diakui dunia.

Baca Juga: Bongkar Alasan di Balik Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty hingga Tuai Sorotan Serikat Buruh

“Bu Menteri sangat concern terhadap geopark-geopark kita. Kami ingin memastikan sejauh mana kesiapan menjelang revalidasi,” ujarnya.

Dampak Revalidasi UNESCO

Menurut Wamenpar, penetapan ulang status UNESCO bukan sekadar pengakuan, melainkan memiliki dampak besar: melestarikan warisan geologi, ekologi, dan budaya sekaligus mendorong ekonomi lokal melalui geowisata dan ekowisata.

Hal ini sejalan dengan visi pariwisata berkelanjutan yang tengah didorong pemerintah serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk menciptakan harmoni antara alam, budaya, dan masyarakat.

Baca Juga: Menkum Supratman Kenalkan Protokol Jakarta di BRICS: Upaya Indonesia Perjuangkan Royalti Musik Digital Global

Sebagai informasi, Geopark Maros-Pangkep resmi menjadi UNESCO Global Geopark pada 24 Mei 2023, sekaligus geopark global pertama di Sulawesi. Revalidasi status dilakukan UNESCO setiap empat tahun untuk menilai standar pengelolaan, konservasi, dan keterlibatan masyarakat lokal.

Dukungan dan Kolaborasi

Wamenpar memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah ditempuh Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Maros-Pangkep dalam menyiapkan revalidasi sejak dini. Ia juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman Geopark Toba yang sebelumnya melewati proses serupa.

“Kementerian Pariwisata siap mendukung, termasuk pelatihan masyarakat dan penguatan kolaborasi. Kita akan duduk bersama untuk menentukan langkah yang bisa di-support,” jelas Ni Luh Puspa.

Baca Juga: Konsumsi Rokok dan Stunting di Indonesia: Sorotan Kemenkes hingga Tanggapan Menkeu