Bantah Menjadi Oposisi Secara Formal, PDIP Buka Opsi Kerjasama dengan Pemerintahan Prabowo Subianto

“Undang-undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD memberikan hak kepada partai politik, seperti menyetujui atau menolak RAPBN, membuat undang-undang bersama pemerintah, serta menjalankan fungsi pengawasan,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan PDI-P mengisi posisi di kabinet Prabowo-Gibran, Basarah menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan penuh Ketua Umum Megawati.

Baca Juga: Rekomendasi Kuliah Negeri dan Swasta Murah di Malang: Pilihan Universitas dengan Biaya Terjangkau 

Namun demikian, ia percaya hubungan komunikasi antara Megawati dan Prabowo tetap terjalin dengan baik.

“Yang terpenting, apapun bentuk hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo nantinya, relasi pribadi antara Pak Prabowo dan Ibu Mega sangat harmonis,” tutupnya.***