Bantah Menjadi Oposisi Secara Formal, PDIP Buka Opsi Kerjasama dengan Pemerintahan Prabowo Subianto

TITIKTEMU.CO - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, disebut siap membuka kemungkinan menjalin kerja sama politik dengan Presiden Prabowo Subianto keduanya berkesempatan untuk bertatap muka secara langsung.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, saat diwawancarai di Pendopo Hadi Negoro, Blitar, Jawa Timur, pada Jumat, 4 April 2025.

“Meski begitu, bentuk konkret dari kerja sama politik antara PDIP pan pemerintahan Prabowo nantinya akan diputuskan langsung oleh Ibu Megawati,” jelas Basarah.

Ia menambahkan bahwa inisiatif ini mencerminkan semangat gotong royong yang merupakan nilai utama dalam Pancasila.

Baca Juga: Tes Literasi UTBK SNBT 2025: Kemampuan yang Wajib Dimiliki Peserta untuk Sukses

Menurutnya, PDIP ingin ambil bagian dalam mendukung pembangunan nasional melalui kolaborasi tersebut.

“PDI Perjuangan ingin bersinergi dalam menyukseskan program pembangunan nasional di era pemerintahan Prabowo,” tambahnya.

Meskipun membuka ruang kolaborasi, Basarah menekankan bahwa hal itu tidak serta merta berarti PDIP akan masuk dalam koalisi pemerintahan secara formal.

Baca Juga: Prabowo Ingin Pejabat BPI Danantara Bersih dari Titipan, Buka Opsi Rekrut Talenta Luar Negeri

Ia menuturkan bahwa banyak bentuk kerja sama lain yang bisa dijalankan demi kepentingan rakyat dan bangsa.

“Masih banyak aspek yang bisa menjadi dasar kerja sama, khususnya dalam menjaga kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan seputar kemungkinan tidak adanya oposisi jika PDI-P turut bergabung, Basarah menjelaskan bahwa partainya tidak menganut konsep oposisi dan koalisi dalam pengertian yang kaku.

Baca Juga: Punya Sertifikat Tanah Terbit Sebelum Tahun 1997? Segera Perbarui untuk Menghindari Masalah di Masa Depan

Ia menegaskan bahwa dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, fungsi kontrol tetap dapat dijalankan oleh partai politik lewat peran para anggotanya di parlemen.