KPK Tegaskan Kasus Hukum Eks Dirut ASDP Bukan Lagi Kewenangannya Setelah Rehabilitasi Presiden

Baca Juga: MUI Dorong Pemerintah Fasilitasi Koperasi Merah Putih Berbasis Syariah, Ini Penjelasannya

DPR Sebut Banyak Aspirasi dari Publik

Sufmi Dasco mengungkapkan bahwa DPR menerima banyak aspirasi masyarakat terkait proses hukum kasus ASDP sejak 2024. Aspirasi itulah yang kemudian mendorong DPR untuk meminta Komisi Hukum melakukan kajian menyeluruh sebelum hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

“Banyak pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada DPR,” ujar Dasco.

Melalui proses komunikasi intens antara DPR dan pemerintah, Presiden akhirnya menandatangani surat rehabilitasi bagi tiga nama tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi bagi ketiganya,” tutup Dasco.***