Pertalite Mulai Disaring Berdasarkan Desil, Masalahnya Bukan Cuma Soal Subsidi

Seseorang yang masuk desil 9 belum tentu memiliki kondisi keuangan yang benar-benar longgar. Bisa saja ia mempunyai rumah atau kendaraan yang secara statistik membuat nilai asetnya terlihat tinggi, tetapi penghasilan bulanannya habis untuk cicilan, biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, dan berbagai pengeluaran lainnya.

Inilah salah satu wajah kelas menengah yang sering luput dari angka statistik: punya aset, tetapi tidak selalu punya ruang bernapas secara finansial.

Ketika subsidi Pertalite dicabut tanpa diikuti pilihan transportasi publik yang murah dan mudah dijangkau, kelompok seperti ini bisa merasa berada di posisi yang aneh. Mereka bukan kelompok yang diprioritaskan penerima bantuan, tetapi juga belum tentu cukup kuat untuk menanggung seluruh kenaikan biaya hidup tanpa tekanan.

Baca Juga: 7 Sambutan Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 1945 HUT RI Ke-81, Singkat dan Penuh Makna

Data Menjadi Penentu, Kesalahan Bisa Berujung Konflik

Karena kebijakan menggunakan data kesejahteraan seperti DTSEN, akurasi data menjadi bagian yang sangat penting.

Bayangkan warga yang baru saja kehilangan pekerjaan tetapi datanya masih menunjukkan kondisi ekonomi lama. Secara sistem, ia mungkin masih dianggap berada di kelompok atas. Di kehidupan nyata, kondisinya sudah berubah drastis.

Sebaliknya, kesalahan data juga bisa membuat kelompok yang seharusnya tidak menerima subsidi justru tetap mendapatkan akses. Jika hal semacam ini terjadi, petugas SPBU yang berhadapan langsung dengan masyarakat bisa menjadi pihak pertama yang menerima kemarahan.

Baca Juga: Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG di Berastagi, Pernyataan ‘Berita Baik’ Bupati Karo Jadi Sorotan

Karena itu, pembatasan Pertalite seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Negara juga perlu memikirkan bagaimana mekanisme koreksi data, pengaduan, dan perubahan status ekonomi bekerja dengan cepat.

Efisiensi APBN Jangan Dibayar dengan Konflik Sosial

Tujuan mengarahkan subsidi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan tentu dapat dipahami. Tetapi kebijakan publik tidak hidup di atas spreadsheet saja.

Jika stratifikasi desil diterapkan terlalu kaku, sementara data belum cukup dinamis dan alternatif transportasi belum merata, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan kecemburuan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

Baca Juga: Siapa Sosok 'Bos Gendut' Bandar Narkoba di Kampung Bahari? Buron Kasus Sabu 98 Kg, Aset Rp39,9 M Disita BNN

Subsidi BBM yang lebih tepat sasaran idealnya berjalan bersama pembaruan data secara berkala, mekanisme keberatan yang mudah, serta pembangunan transportasi publik yang benar-benar bisa menjadi alternatif.