Ismail Fahmi: Akun Bjorka ada unsur perlawanan pada politik Orde Baru. Kalahkan cuitan tentang Sambo dan JIS

TITIKTEMU.CO - Ismail Fahmi, Founder of Drone Emprit and Media Kernels Indonesia di twitternya, 11 September 2022, menyatakan akun twitter @bjorka yang lagi trending saat ini, tidak murni leaking atau membocorkan sebuah informasi.

Namun menurut Ismail Fahmi, ada unsur perlawanan pada politik Orde Baru.

Ditulis Ismail Fahmi: Lha kok malah membuka background dan jati dirinya? Kan jadi ketahuan motif sampeyan (anda-red), tidak murni leaking tapi ada unsur perlawanan pada politik orba.

Baca Juga: Ruwatan Nusantara Awali Pertemuan Menteri Budaya G20

Ini nyarinya jadi lbh mudah: cari WNI yg dikirim ke Warsawa jaman Sukarno, sudah meninggal, punya anak asuh. Pasti ndak banyak.

Akun hacker Bjorka ditangguhkan oleh Twitter. Namun sebelumnya, Ismail Fahmi menilai ada kejanggalan dalam aksi Bjorka.

Hal ini diungkapkan oleh Ismail Fahmi. Dia merilis data terbaru analisa Drone Emprit yaitu SNA (Sosial Media Network Analysis) Bjorka, Banjir dan JIS, Minggu (11/9/2022).

Baca Juga: Ini Dia Gayanya Ganjar Pranowo , Semangati Peserta Sukun Tour de Muria

Menurut Ismail Fahmi, Bjorka sampai mengalahkan volume percakapan soal banjir dan JIS. Meskipun trennya naik cepat, dia melihat ada kejanggalan soal akun Twitter Bjorka, ketika dia malah curhat soal motifnya yang ada unsur perlawanan terhadap politik Orde Baru.

"Kalau motifnya terkait orba, ya ndak relevan dengan jaman sekarang. Udah banyak berubah," tulis Ismail Fahmi di twitternya.

Menurut Ismail Fahmi, sejarawan Bonnie Triyana menyebut mereka sebagai “eksil-eksil yang dibui tanpa jeruji karena sama seperti korban di Indonesia, tak bisa melakukan sesuatu sebebas manusia lainnya.”

Baca Juga: Bagaimana Nasib Negara Persemakmuran Setelah Ratu Elizabeth Wafat, Ini Kata Analis UNS

Selanjutnya ditulis Ismail Fahmi:  Om @BonnieTriyana mungkin ada datanya?

Apakah Bjork ini benar ada di Warsawa spt pengakuannya atau ada di Indonesia, motifnya kok sptnya ndak lagi jualan data, tp lebih ke politik?