nasional

Dilantik sebagai Kepala LKPP, Wali Kota Semarang ini akan dorong produk UMKM masuk e-Katalog

Senin, 10 Oktober 2022 | 15:28 WIB
Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat memberikan keterangan pers, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10/2022) pagi (pic/Humas Setkab/Agung)

 

TITIKTEMU.CO - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2022-2027.

Pejabat yang akrab dipanggil Hendi itu menegaskan, sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pihaknya akan terus mendorong produk lokal khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk ke dalam e-Katalog.

Hal tersebut diungkapkan Hendi usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Senin (10/10/2022), di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga: Serba Serbi Hari Kesehatan Mental Sedunia 2022 dan Kaitannya dengan COVID-19

“Hari ini juga sedang gencar-gencarnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas UMKM. Nanti kita akan berkolaborasi, LKPP, Dinkop (dinas koperasi), tentu saja di bawah Kemenko Marinves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi),” ujar Hendi, yang juga Ketua DPC PDIP Kota Semarang ini.

Selain itu, lanjut Hendi, dirinya juga ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Karena hari ini pascapandemi Covid-19 ini kita butuh sebuah upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dengan potensi anggaran yang lewat LKPP ini didorong untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri. Maka turunannya, ada turunan
untuk e-katalog, kemudian pembuatan P3DN di pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan maupun supporting-nya,” ujarnya, seperti dilansir laman setkab.go.id.

Baca Juga: Lesti Kejora Bertolak Ke Tanah Suci Pasca KDRT, Billar Belum Siap …Ternyata Sempat Terlontar Talak 1

Dari sisi regulasi, kata Hendi, pihaknya diminta untuk menyiapkan terkait rancangan undang-undang (RUU) pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Yang tidak kalah penting juga tadi beliau menyampaikan upaya untuk sebuah RUU Pengadaan Barang dan Jasa yang akan ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan. Itu rencana-rencana ke depan dan kami terus akan lakukan konsolidasi,” tandasnya.***

Tags

Terkini