Di tengah sorotan tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengambil pendekatan yang berbeda. Ia menyatakan membatasi pertemuan pribadi dengan pemilik dapur, mitra, maupun supplier di ruang kerjanya.
Alasannya bukan karena setiap pertemuan pasti mengandung pelanggaran. Justru sebaliknya, Sudaryono ingin menghindari ruang bagi prasangka dan dugaan yang tidak perlu.
Menurutnya, pertemuan yang sebenarnya berlangsung secara wajar pun bisa memunculkan spekulasi jika dilakukan secara tertutup. Karena itu, ia memilih membuat batas yang lebih jelas.
Sebagai gantinya, BGN menghadirkan Pusat Pelayanan Terpadu sebagai jalur resmi bagi masyarakat dan mitra. Tempat ini diarahkan menjadi ruang untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun kebutuhan pelayanan tanpa harus bergantung pada pertemuan informal.
Sudaryono juga meminta jajaran BGN, termasuk pejabat eselon 1 dan eselon 2, tidak menerima pihak berkepentingan secara diam-diam.
Langkah tersebut menunjukkan satu hal: dalam pengelolaan Program MBG yang melibatkan banyak mitra dan kepentingan, persoalannya bukan hanya siapa yang mengambil keputusan, tetapi juga bagaimana proses itu terlihat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika pintu ruang kerja ditutup untuk pertemuan informal, BGN ingin semua urusan punya pintu masuk yang jelas—dan bisa dilihat publik.***