Eskalasi Konflik Mengubah Dinamika
Situasi berubah setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu eskalasi besar di kawasan Timur Tengah. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga kecaman dari banyak negara.
Peristiwa ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas Board of Peace yang sejak awal dipromosikan sebagai forum untuk mendorong perdamaian global.
Dalam diskusi kebangsaan di Istana Merdeka pada 3 Maret 2026, Presiden Prabowo mulai membuka pembahasan mengenai evaluasi posisi Indonesia dalam forum tersebut.
Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, serta para mantan wakil presiden seperti Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Mojtaba Khamenei Disebut Jadi Pemimpin Tertinggi Iran, Majelis Ahli Gelar Rapat Rahasia
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Presiden mengundang berbagai tokoh untuk mendengarkan pandangan mereka mengenai perkembangan geopolitik global.
Menurut Muzani, Prabowo juga berencana bertemu dengan para ulama dari berbagai organisasi masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait konflik tersebut.
“Presiden ingin mendengar pandangan dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan penting,” kata Muzani.
Dia menambahkan kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace memang pernah disampaikan Presiden Subianto dalam beberapa kesempatan.
Baca Juga: Vatikan Tolak Board of Peace Trump, Ada Apa di Balik Sikap Tegas Takhta Suci?
Efektivitas BoP Dipertanyakan
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai peluang Indonesia keluar dari Board of Peace cukup terbuka. Dia menyebut Prabowo secara terbuka menyatakan akan menilai efektivitas BoP.
Jika BoP dinilai tidak lagi mampu menjalankan misinya sebagai instrumen perdamaian, Indonesia bisa mempertimbangkan untuk keluar.
“Presiden menyampaikan bahwa kita akan melihat sejauh mana BoP menjalankan misinya. Kalau tidak efektif, kita bisa saja keluar,” kata Hassan.