TITIKTEMU.CO - Pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan pblik.
Yandri mengusulkan ekspansi minimarket besar seperti Alfamart dan Indomaret dihentikan ketika Koperasi Desa Merah Putih telah berjalan.
Keberpihakan negara kepada masyarakat akar rumput, serta pertarungan antara ritel modern dan kedaulatan ekonomi lokal di tengah upaya pemerintah memperkuat struktur usaha berbasis komunitas.
Kopdes vs Ritel Raksasa: Siapa Menguasai Desa?
Dalam rapat bersama Komisi V DPR di Gedung DPR pada 12 November 2025, Yandri secara terbuka menyatakan bahwa apabila Kopdes Merah Putih telah beroperasi optimal maka dominasi minimarket modern di desa seharusnya dihentikan.
Baca Juga: 105 Ribu Pikap dari India, Antara Ambisi Logistik dan Luka Industri Lokal
Karena keberadaan jaringan ritel besar dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan koperasi desa yang masih merintis ruang hidupnya.
Ia menilai ekspansi masif minimarket selama ini telah menciptakan ketimpangan kekuatan pasar, di mana pelaku usaha besar dengan ribuan gerai memiliki modal, distribusi, dan jaringan kuat yang sulit ditandingi koperasi desa jika dibiarkan bersaing secara langsung tanpa pembatasan.
Bagi Yandri, membangun Kopdes Merah Putih tanpa mengatur laju minimarket ibarat menempatkan usaha kecil dalam arena yang tidak seimbang karena ritel besar telah mengantongi keuntungan besar dan memperluas jangkauan hingga ke wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi ruang tumbuh ekonomi masyarakat desa.
Baca Juga: FedEx di Tengah Badai Tarif AS: Saat Indonesia Jadi Magnet Relokasi dan Peluang Ekspor UKM
Dukungan DPR dan Tantangan Roadmap
Ketua Komisi V DPR Lasarus merespons dengan menyatakan dukungan terhadap gagasan agar desa didominasi oleh Kopdes atau BUMDes sebagai instrumen ekonomi rakyat, selama tujuannya jelas untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat desa dan bukan kepentingan pihak lain di luar itu.
Namun Lasarus mengingatkan bahwa wacana menghentikan dominasi minimarket tidak cukup hanya dengan pernyataan politik, melainkan memerlukan roadmap kebijakan yang rinci, terukur, dan memiliki dasar hukum kuat agar tidak menimbulkan gejolak di sektor usaha maupun resistensi dari pelaku industri ritel modern.
Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan mudah karena pemerintah berpotensi menghadapi tekanan dari pelaku bisnis besar yang tentu telah menyiapkan strategi menghadapi pembatasan, sehingga diperlukan keberanian politik sekaligus pendekatan dialogis agar kebijakan tetap berpijak pada prinsip keadilan ekonomi.