TITIKTEMU.CO - Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), lembaga kajian pertahanan dan keamanan yang berbasis di Jakarta, menggelar diskusi daring bertajuk “Spheres of Influence and Strategic Retrenchment: How Trump Reshapes Great Power Competition and Its Implications for the Indo-Pacific”. Forum ini menghadirkan kalangan akademisi dan praktisi untuk membahas arah baru kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump serta dampaknya terhadap stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Diskusi menyoroti tahun pertama masa jabatan kedua Trump yang ditandai dengan kecenderungan penarikan strategis (strategic retrenchment) dan pendekatan transaksional terhadap negara-negara sekutu. ISI juga mengulas penguatan konsep offshore balancing sebagai respons AS dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar, terutama dengan China.
Baca Juga: Kapolresta Sleman Dinonaktifkan Sementara Usai Evaluasi Penanganan Kasus Curas dan Laka Lantas
Posisi Amerika Serikat di Indo-Pasifik
Dosen Defence Studies King’s College London, Dr. Zeno Leoni, menjelaskan bahwa pemerintahan Trump mendorong sekutu AS untuk mengambil porsi tanggung jawab keamanan yang lebih besar, tanpa sepenuhnya meninggalkan kawasan strategis utama. Menurutnya, Indo-Pasifik tetap menjadi episentrum ekonomi dan geopolitik global, sehingga kepentingan AS di kawasan ini sulit untuk dilepaskan.
Hal tersebut tercermin dari penempatan sekitar 60 persen kekuatan angkatan laut AS di Indo-Pasifik, serta perhatian berkelanjutan terhadap isu-isu krusial seperti Laut China Selatan dan Taiwan. Namun, Leoni mengingatkan bahwa gaya diplomasi Trump yang agresif dan kerap sulit diprediksi berpotensi mengikis kepercayaan terhadap tatanan internasional berbasis aturan.
“Ketika Amerika Serikat dipersepsikan tidak konsisten, ketidakpastian bisa menjadi kondisi permanen dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik,” ujar Leoni.
Baca Juga: Pemerintah Naikkan Aturan Free Float Jadi 15 Persen Usai IHSG Tertekan
Penguatan Maritim dan Kemandirian Pertahanan
Dari sudut pandang Indonesia, Kepala Pusat Studi Maritim Sesko TNI AL, Laksamana Pertama Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla., menilai kebijakan retrenchment AS mendorong negara-negara kawasan untuk memperkuat otonomi strategis melalui internal balancing. Ia menekankan urgensi peningkatan pengawasan maritim, modernisasi armada laut, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan guna menjaga keamanan jalur pelayaran dan mencegah eskalasi konflik.
Salim menegaskan bahwa kerja sama regional, khususnya melalui ASEAN, tetap penting, namun harus dibarengi dengan postur pertahanan nasional yang kuat dan mandiri.
“Indonesia perlu menghindari keterjebakan dalam rivalitas kekuatan besar, sembari tetap berperan aktif menjaga stabilitas kawasan dan tatanan hukum maritim,” tegasnya, seraya menekankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Baca Juga: Ketua OJK Mahendra Siregar Resmi Mundur Usai IHSG Anjlok dan Trading Halt Dua Hari
Rivalitas AS–China dan Tantangan bagi ASEAN