TITIKTEMU.CO – Kenaikan harga kelapa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir semakin membebani masyarakat dan pelaku usaha kecil. Harga yang terus merangkak naik tanpa kendali memicu dorongan kuat agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi pasar domestik dari dampak berkepanjangan.
Survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei KedaiKOPI mengungkapkan bahwa 83 persen responden menilai tingginya ekspor kelapa sebagai penyebab utama lonjakan harga di dalam negeri. Meningkatnya volume ekspor dinilai mengurangi ketersediaan pasokan lokal, sehingga harga kelapa terus terdorong naik.
Kepala Riset KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, menyampaikan bahwa 82 persen responden merasa khawatir harga kelapa akan semakin tidak stabil dalam tiga bulan ke depan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri yang tinggal beberapa bulan lagi.
Baca Juga: Profil John Herdman, Kandidat Kuat Pelatih Baru Timnas Indonesia dengan Rekam Jejak Piala Dunia
“Berdasarkan hasil survei, tingkat kekhawatiran responden cukup tinggi. Rata-rata berada di angka 7 dari skala 1 hingga 10, menunjukkan kecemasan terhadap kondisi harga kelapa menjelang Lebaran,” ujar Ashma saat peluncuran Survei Harga Kelapa di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).
UMKM Jadi Pihak Paling Terpukul
Hasil survei juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM merupakan kelompok yang paling terdampak dibandingkan ibu rumah tangga maupun pedagang kelapa. Kenaikan harga bahan baku ini tidak hanya mengganggu kelangsungan usaha, tetapi juga secara signifikan mengurangi margin keuntungan pelaku usaha kecil.
Tak heran, 89 persen responden mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi guna menstabilkan harga kelapa agar kembali terjangkau bagi masyarakat.
Perbaikan Distribusi dan HET Jadi Usulan Utama
Dalam hal kebijakan, perbaikan sistem distribusi dan logistik menjadi opsi paling banyak diharapkan, dengan dukungan 30 persen responden. Selain itu, 21 persen responden mengusulkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas kelapa dan produk turunannya seperti santan.
Sementara itu, 18 persen responden mendukung penerapan pungutan ekspor, agar ekspor kelapa dapat dikendalikan dan tidak mengorbankan kebutuhan pasar dalam negeri.
“Pungutan ekspor dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan pasokan domestik, sehingga ekspor tidak dilakukan secara bebas seperti sekarang,” jelas Ashma.
Saat ini, pemerintah masih mengkaji kebijakan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat sebagai salah satu langkah untuk menahan laju kenaikan harga.