TITIKTEMU.CO - Di tengah upaya warga berjuang bangkit dari bencana, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa lokasi bencana bukanlah tempat tontonan, ajang swafoto, dan pencitraan.
Dia menyampaikan hal itu saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin 15 Desember 2025. Prabowo menambahkan empati dan kerja nyata lebih dibutuhkan.
Pesiden meminta pejabat dan tokoh publik menghentikan praktik wisata bencana. Istilah ini merujuk pada kedatangan di lokasi bencana untuk foto-foto, nonton kerusakan, menggunjungi pengungsi, lalu pergi tanpa solusi.
“Kalau datang harus benar-benar karena ingin membantu mengatasi masalah. Pejabat jangan mengejar formalitas, apalagi dokumentasi demi citra,” ujar Prabowo.
Baca Juga: Bencana Sumatera: Lebih dari 1000 Orang Meninggal
Antara Kepedulian dan Gangguan
Peringatan Presiden itu bukan tanpa alasan. Di banyak lokasi bencana, arus kedatangan orang luar, mulai dari masyarakat umum, rombongan pejabat, hingga konten kreator, justru memperumit keadaan.
Jalan sempit menjadi macet, distribusi logistik terhambat, ambulans kesulitan melintas. Area yang seharusnya steril demi keselamatan malah berubah padat dan bising.
Yang terjadi di lapangan, betapa rapuhnya situasi pascabencana. Di Sumatra Barat dan Aceh, misalnya, puncak musim hujan masih berlangsung. Ancaman longsor dan banjir susulan tetap mengintai.
Baca Juga: Bencana Sumatera: Jangan Salahkan Hujan!
Dalam kondisi seperti itu, setiap kerumunan tambahan berarti risiko baru. Bukan hanya untuk warga terdampak, tapi juga bagi mereka yang datang tanpa persiapan.
Aktivis penanganan bencana dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim(LPBI) PBNU, M Ali Yusuf, mengingatkan bahwa swafoto dan “ziarah bencana” bukan sekadar persoalan etika.
“Lokasi bencana masih rawan. Selfie di sana bisa membuat seseorang justru menjadi korban berikutnya, selain menambah luka korban sebelumnya yang hamper semuanya warga lokal,” ujarnya.
Relawan pun Harus Waspada