Ia menegaskan bahwa praktik tersebut membuat demokrasi terlihat hidup secara formal, tetapi sejatinya lumpuh secara fungsional.
“Orde Baru itu bukan demokrasi substansial, melainkan otoritarianisme yang memakai kostum demokrasi,” tambah Mahfud.
Baca Juga: Pakar Hukum Soroti Kejanggalan Kematian Dirut Bank BJB dan Minta Investigasi Menyeluruh
Korupsi Dulu Puluhan Miliar, Kini Triliunan
Mahfud menggambarkan perubahan pola korupsi pasca-Reformasi hingga kini.
Jika dulu masyarakat gempar mendengar korupsi bernilai puluhan miliar, kini angka triliunan sudah dianggap berita biasa.
Fenomena ini, menurut Mahfud, menjadi bukti bahwa demokrasi yang berjalan tidak lagi memerangi penyalahgunaan kekuasaan secara substansial.
Demokrasi Prosedural Tanpa Keberpihakan
Dalam penjelasannya, Mahfud menilai demokrasi Indonesia kini tengah bergerak menuju sistem yang hanya mengedepankan prosedur.
Menurutnya, berbagai proses demokrasi memang berjalan, tetapi tidak menghasilkan keputusan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
“Yang kita jalankan ini demokrasi prosedural. Substansinya makin hilang,” tegasnya.
Ia menyebut kondisi ini berbahaya karena masyarakat hanya melihat kulit demokrasi tanpa merasakan manfaat hakiki dari demokrasi itu sendiri.
Ajakan Mahfud: Kembali ke Demokrasi Bernilai
Sebagai penutup, Mahfud mengajak seluruh pihak untuk mengembalikan arah demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang sarat nilai: keberpihakan pada manusia, kesejahteraan rakyat, dan kebebasan sipil.
“Kita harus kembali ke demokrasi substantif,” ujarnya penuh penegasan.***