“Presiden Soeharto memenuhi syarat, Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi syarat, Marsinah memenuhi syarat, hingga Syaikhona Kholil juga memenuhi syarat,” kata Syaifullah dilansir dari Antara.
Sselain keempat tokoh itu, kata dia, masih banyak pejuang dari berbagai daerah yang juga diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapat penghargaan serupa.
“Itu banyak sekali. Nanti kita tinggal menunggu siapa saja yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun ini,” ujarnya.
Baca Juga: 100 Ucapan Hari Pahlawan 10 November 2025 untuk Media Sosial, Chekidot!
Pro dan Kontra Pengusulan Soeharto
Meski telah resmi diumumkan, keputusan pemberian gelar kepada Soeharto memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Sejumlah aktivis, akademisi, dan pemerhati sejarah menilai pemberian gelar tersebut belum tepat mengingat masih adanya perdebatan panjang mengenai rekam jejak Soeharto selama masa pemerintahannya.
Sedikitnya 500 aktivis dan akademisi dikabarkan menandatangani pernyataan penolakan terhadap rencana pemberian gelar tersebut.
Mereka berpendapat Soeharto masih memiliki “catatan hitam” sejarah, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan politik pada masa Orde Baru.
Salah satu suara penolakan datang dari Bonnie Triyana, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Bonnie menilai, pemberian gelar kepada Soeharto seharusnya dikaji ulang dengan mempertimbangkan seluruh sisi sejarah secara objektif dan transparan.
“Gelar pahlawan nasional seharusnya diberikan kepada mereka yang tidak hanya berjasa, tetapi juga menjaga nilai kemanusiaan dan demokrasi,” ujar Bonnie dalam pernyataannya.
Baca Juga: Misteri Tewasnya Jenderal Mallaby di Jembatan Merah, Siapa Penembaknya?
Dukungan dari Kalangan Ormas Islam
Di sisi lain, banyak pihak yang menyambut positif keputusan pemerintah. Dukungan terutama datang dari kalangan ormas Islam, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).