TITIKTEMU.CO - Nama proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh kembali bergema di ruang publik, bukan karena kecepatannya, tapi karena tudingan masalah di balik relnya.
Ekonom Anthony Budiawan angkat suara, mendesak KPK segera turun tangan menelusuri dugaan kejanggalan dan mencari siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas proyek ambisius warisan pemerintahan Joko Widodo ini.
“KPK harus membuka semua prosesnya, dari awal sampai akhir, agar publik tahu siapa yang mesti dimintai pertanggungjawaban,” ujar Anthony dalam podcast di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Kamis, 30 Oktober 2025.
Baca Juga: Whoosh, Utang, dan Bayangan KPK: Ketika Proyek Ambisi Jadi Ujian Transparansi
Athony mengutip pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, yang menyebut bahwa proyek Whoosh adalah inisiatif langsung Presiden Jokowi.
Namun, ia menekankan bahwa penyelidikan perlu membuktikan apakah benar keputusan itu murni dari presiden atau ada oknum lain di balik layar.
“Bisa jadi bukan hanya presiden. Ada Kementerian BUMN saat itu, bahkan mungkin peran Luhut juga patut diperiksa,” kata Anthony.
Ia menyoroti bahwa Luhut, meski belum menjabat Menko Marves kala itu, disebut-sebut aktif dalam sejumlah kebijakan strategis negara.
Menurut Anthony, proyek dengan nilai fantastis 4,5–7 miliar dolar AS ini terlalu besar untuk dibiarkan tanpa transparansi.
“Kasus ini menyentuh uang negara. KPK sudah tidak bisa main-main lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Dari Singkong Jadi Energi: Langkah Serius Indonesia Menuju Kemandirian Bioetanol
‘Proyek Busuk’: Kalimat yang Mengundang Tanda Tanya Besar
Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut proyek Whoosh sebagai “barang busuk” turut menjadi sorotan.
“Ketika dia mengatakan proyek ini sudah busuk sejak 2019, berarti sudah ada masalah sejak awal,” ucap Anthony.
Ia mempertanyakan arah tanggung jawabnya, mengingat pernyataan tersebut seolah ingin menegaskan bahwa kereta cepat sudah bermasalah bahkan sebelum Luhut menanganinya.