TITIKTEMU.CO - Pemerintah kini semakin serius menindak praktik impor pakaian bekas ilegal atau balpres yang selama ini menjadi sumber utama bisnis thrifting di Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang mencoba menentang kebijakan pemberantasan impor ilegal ini.
Menurutnya, pihak-pihak yang menolak kebijakan pemerintah justru menandakan bahwa mereka memiliki keterlibatan dalam aktivitas terlarang tersebut.
“Penolakan itu malah mempermudah kami. Kalau ada yang nolak, berarti dia pelakunya. Tangkap duluan aja,” tegas Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.
Baca Juga: Mahfud MD Siap Diperiksa KPK soal Whoosh, Sebut Isu Mark Up Sudah Diketahui Publik
Purbaya menilai bahwa perlawanan terhadap kebijakan ini bukan bentuk aspirasi publik, melainkan reaksi dari pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari impor pakaian bekas.
Ia menambahkan, langkah pemerintah kini tidak hanya fokus pada razia dan pemusnahan barang, tetapi juga akan dilengkapi dengan sanksi ekonomi agar memberikan efek jera.
“Kalau cuma dimusnahkan dan pelakunya dipenjara, negara malah rugi. Ke depan akan saya buat ada denda tambahan, biar kapok dan negara juga tidak tekor,” ungkapnya.
Denda dan Sanksi Ekonomi Tambahan
Kementerian Keuangan saat ini sedang menyusun mekanisme penindakan baru terhadap pelaku impor balpres ilegal. Selain ancaman pidana, para pelaku juga akan dikenakan denda besar dan dimasukkan ke daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa lagi beraktivitas dalam bidang impor.
Purbaya menilai bahwa sistem hukum yang ada selama ini terlalu lunak karena tidak memberikan efek finansial yang signifikan bagi para pelaku.
“Kalau mereka impor pakaian bekas, saya cuma buang duit buat musnahin barangnya dan ngasih makan pelaku di penjara. Sekarang enggak bisa lagi, harus ada sanksi uang,” tegasnya.
Pemerintah juga telah mengantongi sejumlah nama pengusaha besar yang terlibat dan akan mengumumkannya setelah proses hukum berjalan.