Pada aspek hukum, peneliti hukum Celios, Muhammad Saleh, menyebut 75 persen responden menilai penegakan hukum masih buruk, dan 91 persen menganggap komunikasi kebijakan pemerintah belum memadai.
Kritik serupa datang dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Peneliti ICJR, Iftitah Sari, menyebut berbagai masalah di sektor hukum selama setahun merupakan kelanjutan dari persoalan sejak era pemerintahan sebelumnya.
“Masalah seperti overkapasitas di lembaga pemasyarakatan hingga potensi kriminalisasi terhadap aktivis masih terjadi dan belum ada solusi nyata,” ujar Tita dalam diskusi di Kantor LSM Formappi, Jakarta Timur.
Dia juga menyoroti penggunaan aparat hukum sebagai alat politik. Beberapa kasus penangkapan aktivis lingkungan dan demonstran dinilai sebagai tanda bahwa kebebasan sipil masih belum sepenuhnya terlindungi.
Baca Juga: Kontroversi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Dari Skema Jepang ke China, Siapa yang Tanggung Beban Utang?
Politik Kekuasaan dan Bayang-Bayang Jokowi
Dari sisi politik, analis Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai Prabowo masih berupaya membangun kekuasaannya sendiri dan keluar dari bayang-bayang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Apakah Prabowo ingin lepas dari pengaruh Jokowi? Jawabannya iya. Tapi ini tidak mudah, mengingat hubungan politik yang masih saling terkait,” kata Arif dalam diskusi Formappi.
Menurutnya, langkah konsolidasi kekuasaan Prabowo bisa dilihat dari tiga hal. Pertama, perombakan kabinet atau reshuffle yang menggantikan sejumlah menteri dekat Jokowi.
Kedua, adanya indikasi politisasi terhadap aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Dan ketiga, kebijakan populis yang dianggap untuk memperkuat citra di mata publik.
Arif menilai arah politik ini memiliki risiko tersendiri. “Pelibatan aparat keamanan dalam politik bisa menimbulkan konsekuensi yang lebih berat dari era sebelumnya,” ujarnya.
Baca Juga: Prabowo: Bangsa Indonesia Terlalu Baik dan Mudah Dibohongi, Pemimpin Harus Cerdas dan Waspada
Publik Masih Puas, Tapi Kritik Tetap Ada
Berbeda dari hasil survei Celios, lembaga Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran justru tinggi, yakni mencapai 78,1 persen.
Menurut Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, kepuasan dipengaruhi beberapa faktor, seperti gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas, efektivitas program bantuan sosial, serta program unggulan MBG.