“Ini bukan pilihan, tapi kewajiban.Dengan adanya sertifikat, masyarakat bisa percaya bahwa makanan yang disajikan aman untuk anak-anak kita,” ucap Zulhas.
Baca Juga: Bukan Sekadar Relawan: Kesempatan Mahasiswa Jadi Pionir Edukasi Pajak Lewat Program Renjani 2026
Fakta Mengejutkan: Ribuan Kasus dalam Sembilan Bulan
Menurut catatan BGN, sepanjang Januari hingga September 2025 tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk keracunan, yang berdampak pada 5.914 penerima MBG.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, mencapai 2.606 siswa.
Angka ini jelas mengkhawatirkan dan mendorong pemerintah untuk bertindak lebih ketat.
Anggaran Jumbo untuk MBG 2026
Meski dihantui tantangan, pemerintah tetap menggelontorkan dana besar untuk menjaga keberlanjutan MBG.
Dadan Hindayana menyebut, alokasi anggaran MBG pada APBN 2026 mencapai Rp 335 triliun, dengan pagu resmi Rp 268 triliun.
Mayoritas dana, yakni 83,4 persen, berasal dari sektor pendidikan.
Menariknya, porsi terbesar justru dialokasikan untuk kebutuhan non-operasional, yaitu intervensi langsung ke penerima manfaat.
“Untuk operasional hanya sekitar 2,9 persen atau Rp 7,7 triliun. Selebihnya benar-benar difokuskan ke manfaat nyata bagi anak-anak,” papar Dadan.
Program MBG sejatinya adalah investasi besar untuk masa depan Indonesia.
Namun tanpa pengawasan yang ketat, program ini bisa berubah menjadi bumerang.
Karena itu, aturan baru soal air galon, sertifikat higienis, hingga pengawasan puskesmas harus dipandang sebagai langkah penting, bukan sekadar beban tambahan.