TITIKTEMU.CO - Nama ekonom legendaris Indonesia, Prof. Sumitro Djojohadikusumo kembali mencuat setelah konsep “Sumitronomics” yang digagasnya dihidupkan kembali oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sumitronomics sendiri menekankan pentingnya nasionalisme ekonomi, industrialisasi, dan perlindungan kepentingan domestik. Kini, tanggung jawab besar untuk mengimplementasikannya berada di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 23 September 2025, Purbaya menegaskan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen—sebuah ambisi besar yang menuai dukungan sekaligus keraguan.
Tiga Pilar Sumitronomics
Purbaya menjelaskan, strategi pembangunan berbasis Sumitronomics harus bertumpu pada tiga pilar utama: pertumbuhan tinggi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
Ia menekankan APBN harus menjadi katalis untuk sektor produktif seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, dan industri padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.
Selain itu, peran Danantara Indonesia diperkuat untuk mendorong investasi strategis dan memperkokoh posisi RI dalam rantai pasok global.
Baca Juga: SPI Gelar Aksi Damai di Hari Tani Nasional 2025, Desak Reforma Agraria Sejati Lewat 8 Tuntutan
Gaya Koboi Purbaya
Langkah-langkah Purbaya dijuluki gaya “koboi” karena cepat, berani, dan tidak selalu mengikuti pola lama. Salah satunya, mengalihkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank Himbara demi memperbesar likuiditas kredit.
Selain itu, deregulasi izin usaha dan pembentukan satgas percepatan proyek strategis juga disiapkan untuk memangkas hambatan birokrasi.
“Kami ingin memastikan proyek strategis tidak terhambat dan investasi bisa berjalan lebih cepat,” tegas Purbaya.
Respons DPR dan Risiko Global