nasional

Nasdem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Surya Paloh Tegaskan Aspirasi Rakyat Jadi Pegangan

Minggu, 31 Agustus 2025 | 12:49 WIB
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem resmi mengeluarkan siaran pers menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI (Kolase tangkapan layar Instagram @suryapalohid dan @ahmadsahroni dan @nafaurbach88 dan @nafaurbach)

Namun, DPP Nasdem juga menyayangkan adanya pernyataan dari sejumlah anggota DPR RI Fraksi Nasdem yang dinilai menyinggung dan mencederai perasaan rakyat.

Menurut siaran pers tersebut, hal itu dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari garis perjuangan partai yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga: Stasiun Jatinegara Jadi Persinggahan Dadakan: 45 Kereta Jarak Jauh Wajib Berhenti Sementara

Langkah Tegas: Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Sebagai tindak lanjut, DPP Partai Nasdem mengambil keputusan penting.

Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, dua anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dinonaktifkan dari keanggotaan mereka di parlemen.

Keputusan ini dipandang sebagai langkah disiplin sekaligus sinyal kuat bahwa partai tidak segan menindak kadernya sendiri jika dianggap melenceng dari komitmen kerakyatan.

Baca Juga: Berlimpah Fitur, BRImo Sediakan Akses Berbagai Voucher dari Ratusan Merchant Ternama

Pesan Penting untuk Publik

Langkah yang diambil Nasdem ini tentu menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat dan pengamat politik.

Namun, di balik keputusan tersebut, terselip pesan bahwa partai ingin meneguhkan kembali prinsipnya: politik harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Baca Juga: Suara Solidaritas Menembus Batas: Artis Korea & Thailand Ikut Bersuara untuk Demo Indonesia

Dengan langkah ini, Nasdem berusaha menjaga kepercayaan publik sekaligus menunjukkan konsistensinya dalam merespons situasi terkini.

Surya Paloh menegaskan, partai harus tetap berada di jalur perjuangan kerakyatan meski konsekuensinya berat, termasuk menonaktifkan kader yang sudah memiliki posisi penting di parlemen.***

 

Halaman:

Tags

Terkini