Subsidi TransJakarta Mau Dipangkas? DPRD DKI Bilang Jangan Asal Tebang, Rute Ini Harus Dipertahankan

Bagaimana dengan Rute ke Luar Jakarta?

Perhatian berbeda diberikan kepada sejumlah rute TransJakarta yang melayani perjalanan keluar wilayah Jakarta.

Baca Juga: Prabowo Luncurkan PLTS 100 GWp, Targetkan Indonesia Mandiri Energi dan Setop Impor LPG

August mencontohkan layanan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Alam Sutera. Menurutnya, rute semacam ini perlu dihitung kembali berdasarkan jumlah penumpang dan seberapa besar manfaatnya bagi warga Jakarta.

Pertanyaannya bukan apakah layanan tersebut penting atau tidak. Yang dipersoalkan adalah apakah subsidi dari APBD DKI harus menanggung porsi yang sama ketika layanan tersebut melayani perjalanan ke luar wilayah administrasi Jakarta.

Evaluasi berbasis data penumpang, biaya operasional, dan tujuan perjalanan dinilai lebih masuk akal daripada sekadar menghapus subsidi secara menyeluruh.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Penanganan Karhutla Dipercepat, Puluhan Helikopter hingga Ribuan Personel Dikerahkan

Tarif Rp3.500 ke Alam Sutera Ikut Disorot

August juga menyinggung tarif perjalanan menuju Alam Sutera. Ia menilai tarif sekitar Rp3.500 perlu dikaji kembali karena perjalanan tersebut memiliki jarak yang cukup jauh dan bus menggunakan jalan tol.

Menurutnya, tidak seluruh biaya perjalanan semestinya terus dibebankan kepada subsidi pemerintah daerah. Ada kemungkinan struktur tarif perlu disesuaikan agar lebih mencerminkan biaya layanan.

Namun, menaikkan tarif tentu bukan keputusan yang sederhana. Ada kepentingan akses masyarakat yang harus tetap dijaga agar transportasi publik tidak berubah menjadi layanan yang hanya terjangkau kelompok tertentu.

Baca Juga: Dari Hambalang, Prabowo Soroti Karhutla hingga Syarat Prajurit TNI: Ada Pesan yang Dikirim ke Desa

Pada akhirnya, perdebatan subsidi TransJakarta bukan semata soal dipotong atau tidak dipotong. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: uang publik itu sebaiknya mengalir ke mana agar manfaatnya benar-benar kembali kepada warga?

Jika evaluasi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dampak nyata, penghematan anggaran tidak harus berarti mengorbankan rute yang paling dibutuhkan masyarakat.***