Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2027: Transformasi Layanan Pertanahan yang Berbasis Digital

TITIKTEMU.CO - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, baru-baru ini mengumumkan pembukaan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027. Dalam pengarahannya, Dalu menekankan pentingnya transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang untuk memastikan bahwa program dan anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berikut pembahasan mengenai fokus utama yang ditekankan dalam penyusunan RKA-KL 2027. Dalu Agung Darmawan mengajak seluruh unit kerja untuk memprioritaskan penguatan infrastruktur digital dan integrasi layanan dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data serta penataan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien.

Fokus Utama Penyusunan RKA-KL 2027

1. Penguatan Infrastruktur Digital Penguatan infrastruktur digital sangat penting untuk memastikan integrasi layanan yang lebih baik. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan dengan lebih mudah dan efektif.

2. Peningkatan Kualitas Data Peningkatan kualitas data merupakan langkah krusial dalam penyusunan RKA-KL 2027. Data yang akurat dan terpercaya akan mendukung proses pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik.

3. Penguatan SDM Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian utama. Dengan meningkatkan kompetensi SDM, diharapkan layanan yang diberikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah.

Transformasi Layanan Pertanahan

Dalu Agung Darmawan juga menekankan bahwa transformasi layanan pertanahan harus mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penyelesaian tunggakan layanan harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak mengalami kendala dalam mengakses layanan pertanahan.

Kedua, peningkatan transparansi dan integritas pelayanan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Penguatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target Jelas dalam Penyusunan Anggaran

Dalam penyusunan anggaran, Dalu Agung Darmawan meminta setiap program memiliki target yang jelas. Target tersebut mencakup output, volume, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawab. Hal ini bertujuan agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan kepada para pejabat pimpinan tinggi, kepala kantor wilayah, dan kepala kantor pertanahan di seluruh Indonesia dalam kegiatan penyusunan RKA-KL 2027 secara daring pada 20 Juli 2026. Ini menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kualitas layanan pertanahan di Indonesia.

Demikianlah informasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2027 yang fokus pada transformasi layanan pertanahan yang berbasis digital. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari setiap program yang dilaksanakan.