Prabowo Tegaskan Tak Akan Ampuni Pejabat yang Rugikan Rakyat, Siap Tindak Tegas Pelaku Korupsi

TITIKTEMU.CO – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan toleransi kepada pejabat negara yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat atau membuat kebijakan yang merugikan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan Panen Raya Serentak di Seluruh Indonesia yang digelar di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Dalam pidatonya, Kepala Negara menekankan bahwa setiap pejabat yang digaji menggunakan uang rakyat harus bekerja sepenuhnya demi kepentingan masyarakat, bukan justru mengambil kebijakan yang merugikan publik.

Prabowo: Pejabat Harus Mengabdi untuk Kepentingan Rakyat

Prabowo mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Baca Juga: Daftar Harga Mobil BYD Terbaru Juli 2026, BYD Atto 1 Masih Jadi yang Termurah Mulai Rp199 Juta

Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi pejabat yang memanfaatkan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berdampak buruk bagi masyarakat.

"Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat," tegas Prabowo.

Presiden juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari kementerian, birokrasi hingga badan usaha milik negara (BUMN), untuk bekerja secara solid dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur pemerintahan memiliki tujuan yang sama, yakni melayani kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Promedia Group Gelar Webinar Strategi Konten Digital, Kupas Tuntas Cara Meningkatkan Engagement di Berbagai Platform

Tegas terhadap Korupsi dan Penyalahgunaan Uang Rakyat

Selain menyoroti kebijakan yang merugikan masyarakat, Prabowo kembali menegaskan sikap keras pemerintah terhadap praktik korupsi.

Ia memastikan tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang terbukti mencuri atau menyalahgunakan uang rakyat.