Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Ini Prediksi BMKG dan Kemungkinan Perbedaan Muhammadiyah dengan Pemerintah

Namun jika hilal tidak terlihat, maka Ramadan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal), sehingga Lebaran jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Baca Juga: Siap-Siap 18 Maret! Lebih dari Setengah Warga RI Diprediksi Mudik Lebaran 2026, Jawa Tengah Jadi Magnet Terbesar 

Prediksi BMKG soal Posisi Hilal

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga memberikan analisis astronomi terkait kemungkinan terlihatnya hilal pada 19 Maret 2026.

Menurut data BMKG, konjungsi atau ijtimak diperkirakan terjadi pada 19 Maret 2026 pukul 08.23 WIB. Artinya, fenomena ini terjadi sebelum matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini secara teori memungkinkan pengamatan hilal dilakukan setelah matahari terbenam pada hari yang sama.

Baca Juga: Resmi Dibuka! Cara Daftar Mudik Gratis Jasa Marga 2026, Syarat, Alur Lengkap dan Fasilitasnya

Data astronomi menunjukkan ketinggian hilal di Indonesia saat matahari terbenam antara 0,91 derajat di Merauke hingga 3,13 derajat di Sabang. Sedangkan sudut elongasi bulan 4,54 derajat hingga 6,1 derajat.

Dalam kriteria yang digunakan pemerintah melalui standar MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), hilal memenuhi syarat jika memiliki tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Berdasarkan data tersebut, sebagian wilayah Indonesia memang sudah memenuhi syarat tinggi hilal. Namun elongasinya masih sedikit di bawah standar.

Karena itu, keputusan final tetap harus menunggu hasil rukyat atau pengamatan hilal pada 19 Maret 2026.

Baca Juga: Kalender Maret 2026 Resmi: Jadwal WFA, Libur Nyepi, dan Idul Fitri Berurutan 

Lebaran Bisa Sama atau Berbeda

Dengan kondisi astronomi itu, ada dua kemungkinan. Jika hilal terlihat pada 19 Maret, maka pemerintah kemungkinan menetapkan Lebaran pada 20 Maret 2026, sama dengan Muhammadiyah.

Namun jika hilal tidak terlihat, pemerintah kemungkinan menetapkan Idul Fitri pada 21 Maret 2026, sehingga Lebaran tahun ini kembali berpotensi berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah.