Kaleidoskop DPR 2025: Dari Gelombang Demo Besar hingga Pemangkasan Tunjangan Anggota Dewan

TITIKTEMU.CO - Sepanjang tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi sorotan tajam publik akibat sejumlah kebijakan dan sikap anggotanya yang memicu gelombang protes di berbagai daerah. Aksi demonstrasi tak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga meluas ke sejumlah kota besar di Indonesia.

Kritik masyarakat tidak hanya tertuju pada produk legislasi yang dinilai kontroversial, tetapi juga pada perilaku sebagian anggota dewan yang dianggap melukai rasa keadilan dan empati publik. Berikut rangkuman sejumlah peristiwa penting yang menandai perjalanan DPR RI sepanjang 2025.

Februari 2025: Demo Indonesia Gelap dan Pengesahan UU Minerba

Pada Februari 2025, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, tepatnya pada 18 Februari 2025.

Baca Juga: Tradisi Makan 12 Anggur di Bawah Meja Saat Tahun Baru, Benarkah Bisa Datangkan Keberuntungan?

UU Minerba yang baru memuat ketentuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara kepada BUMN, BUMD, dan swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Sementara itu, WIUP batu bara bagi koperasi, perseorangan, UMKM, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan dilakukan melalui mekanisme lelang dan prioritas.

Pengesahan ini memicu aksi mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” pada 20 Februari 2025. Salah satu tuntutan utama massa aksi adalah penolakan terhadap UU Minerba yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik dan lingkungan.

Maret 2025: RUU TNI Disorot karena Pembahasan Tertutup

Masih dalam rangkaian aksi Indonesia Gelap, penolakan terhadap RUU TNI menjadi isu krusial. Kekhawatiran publik menguat ketika terungkap bahwa Komisi I DPR menggelar rapat tertutup pada 14–15 Maret 2025 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Refleksi Tahun Baru: Menata Masa Depan dengan Takwa dan Muhasabah

Rapat tersebut menuai kritik karena dilakukan di hotel mewah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. RUU TNI kemudian disahkan pada 20 Maret 2025 sebagai revisi atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Revisi tersebut mencakup perubahan terkait kedudukan TNI, penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif, perluasan operasi militer selain perang, serta perpanjangan usia pensiun.

Juli 2025: DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Duta Besar

Pada Juli 2025, DPR RI mengadakan fit and proper test bagi calon Duta Besar Republik Indonesia untuk sejumlah negara dan perwakilan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).