Banjir dan Longsor di Sumatera: Pemerintah Pusat Tegur Daerah soal Mitigasi & Tata Ruang

TITIKTEMU.CO - Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh akibat curah hujan ekstrem menjadi salah satu topik utama dalam rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin, 1 Desember 2025.

Dalam rapat yang membahas kesiapan menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sekaligus antisipasi bencana hidrometeorologi, pemerintah pusat mengingatkan daerah mengenai pentingnya pengelolaan tata ruang dan kesiapsiagaan bencana.

Peringatan BNPB: Daerah Jangan Salahkan Cuaca

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menekankan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam memahami risiko dan mitigasi bencana di wilayahnya.

Baca Juga: Indonesia Memimpin Perjuangan Global untuk Royalti Digital yang Adil

Ia menyoroti kecenderungan pemerintah daerah yang sering menjadikan curah hujan tinggi sebagai alasan utama bencana.

“Sering kali mereka menyalahkan hujan deras sehingga tidak siap, padahal ada masalah tata ruang,” ujar Raditya.

Raditya juga meminta pemerintah daerah untuk tidak pasif atau hanya menunggu bantuan dari pusat. Tindakan mitigasi awal, penetapan status darurat, hingga kaji cepat harus bisa dilakukan secara mandiri.

“Yang terpenting kepala daerah paham. Jangan tunggu bencana terjadi lalu baru minta bantuan pusat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa informasi dini dari BMKG seharusnya segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.

Tata Ruang Disorot: Banyak Bangunan Langgar Sempadan Sungai

Raditya menekankan perlunya penataan ruang yang sesuai aturan mengingat banyak bencana diperburuk oleh pelanggaran pemanfaatan ruang.

Sebagai contoh, ia menyebut kondisi Jabodetabekpunjur, di mana banyak warga mendirikan rumah tepat di area sempadan sungai.

“Banyak rumah yang berdiri melanggar sempadan sungai. Kami punya datanya dari citra satelit,” jelasnya.