Reformasi atau Formalitas? Sri Radjasa Soroti Dominasi Jenderal dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri

TITIKTEMU.CO - Pengamat politik sekaligus eks anggota BIN, Sri Radjasa Chandra, kembali menyoroti Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Baginya, komisi ini justru menghadirkan ironi karena separuh anggotanya adalah sosok-sosok yang pernah menduduki posisi strategis di tubuh Polri.

Di antara mereka terdapat nama-nama besar seperti Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Idham Azis, hingga Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri.

“Melihat susunan tim reformasi saja sudah muncul tanda tanya. Mereka inilah pelaku dalam sistem yang akhirnya membuat Polri perlu direformasi,” ujar Sri Radjasa dalam podcast Forum Keadilan TV.

Baca Juga: Dikira Gila, Kini Mendunia: Kisah Kurma Rinjani yang Lahir dari Tekad Petani Lombok Utara

“Justru Mereka Penyebabnya”: Kritik Sri Radjasa

Dalam pernyataannya, Sri Radjasa dengan tegas menyebut bahwa beberapa petinggi Polri yang kini duduk dalam komisi reformasi justru berada di balik praktik-praktik lama yang membuat lembaga tersebut dinilai perlu dibenahi.

Ia menyinggung keberadaan Satgas Merah Putih yang dianggapnya seperti lembaga intelijen tersembunyi di internal Polri.

“Itu awal mula publik menuntut Polri dibenahi. Satgas Merah Putih jadi contoh bagaimana kekuasaan bisa tidak terkendali,” tuturnya.

Baca Juga: Saat Semeru Menggelegar: Status Awas, Ratusan Warga Dievakuasi dan Pendaki Bertahan di Ranu Kumbolo

Reformasi yang Terlihat Tidak Total

Sri Radjasa menilai kehadiran para jenderal dalam komisi reformasi membuat publik meragukan ketulusan proses reformasi tersebut.

Dari awal pembentukan, kata dia, masyarakat sudah mempertanyakan mengapa wajah-wajah lama justru kembali memegang kendali.

“Publik melihat ini seperti reformasi setengah hati,” ujar Sri Radjasa.