TITIKTEMU.CO — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara terkait sengketa lahan miliknya di Makassar, Sulawesi Selatan, yang diduga melibatkan praktik mafia tanah.
JK menegaskan bahwa permasalahan tersebut bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan bagian dari masalah sistemik nasional yang harus segera diberantas.
“Mafia ini harus diberantas, harus dilawan! Kalau dibiarkan, akibatnya akan seperti ini,” tegas JK dalam keterangannya pada Senin, 10 November 2025.
Lahan 16,4 Hektare Diduga Direbut Jaringan Mafia Tanah
JK menjelaskan, sengketa lahan seluas 16,4 hektare yang kini dipersoalkan berawal dari upaya pengambilalihan ilegal oleh pihak yang diduga merupakan jaringan mafia tanah.
Ia menegaskan memiliki dokumen legalitas lengkap yang membuktikan kepemilikan sah atas lahan tersebut. Tanah itu, kata JK, dibelinya langsung dari ahli waris Raja Gowa sekitar 35 tahun silam.
Modus Lama: Rekayasa Hukum dan Pemalsuan Dokumen
Menurut JK, praktik mafia tanah bukan hal baru di Indonesia. Mereka kerap menggunakan rekayasa hukum, pemalsuan dokumen, hingga pemalsuan identitas untuk mengambil alih lahan milik sah warga.
“Kasus seperti ini bukan hanya di Makassar, tapi juga terjadi di banyak daerah. Semua itu kriminal,” ujarnya.
“Dibuat dengan cara rekayasa hukum, memalsukan dokumen, memalsukan orang. Ini praktik lama yang harus kita lawan bersama,” tambahnya.
JK juga mengingatkan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan pemilik lahan besar, tetapi juga masyarakat kecil yang sering kali tak punya akses hukum memadai.
Lemahnya Pengawasan Jadi Akar Masalah
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menilai, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi alasan utama mengapa mafia tanah masih bisa beroperasi secara bebas.
Artikel Terkait
Era AI Bukan Akhir Peran Manusia: Kuasai Data Analytics untuk Kendalikan Teknologi, Bukan Tergantikan!
DPR Desak Kemenperin Telusuri Distribusi Udang Beku Diduga Terpapar Radioaktif Cs-137 ke Pasar Lokal
COO Danantara Optimistis Rencana Redenominasi Rupiah Tak Ganggu Dunia Usaha, Justru Perkuat Ekonomi Nasional
ICW Nilai KPK Mulai Bangkit di Era Prabowo: ‘Macan yang Baru Bangun Tidur’ dalam Pemberantasan Korupsi
Mahfud MD Soroti Titik Terburuk Polri Ada di Penegakan Hukum: Reformasi Ditargetkan Rampung Tiga Bulan