Fenomena “Purbaya Everywhere”: Gaya Koboi Menkeu dan Pro-Kontra di Balik Optimisme Ekonomi 8 Persen

photo author
Achmad Zainur Roziqin, TitikTemu.co
- Rabu, 29 Oktober 2025 | 12:56 WIB
Menyoroti pernyataan pakar ekonomi, Prof. Ferry Latuhihin terkait gaya koboi Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa di media sosial. (Instagram.com / @purbayayudhi_official - @akbarfaizal_uncensored)
Menyoroti pernyataan pakar ekonomi, Prof. Ferry Latuhihin terkait gaya koboi Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa di media sosial. (Instagram.com / @purbayayudhi_official - @akbarfaizal_uncensored)

Kritik Ferry Latuhihin: Citra Tak Cukup, Butuh Kebijakan Nyata

Pengamat ekonomi dan analis pasar modal, Prof. Ferry Latuhihin, menilai masyarakat Indonesia seringkali terlena oleh gaya populis pejabat publik ketimbang substansi kebijakan.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih sulit tercapai jika pemerintah terlalu dominan dalam mengendalikan ekonomi tanpa memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tuai Sorotan: Gaya Ceplas-Ceplos Dinilai Bikin Pemerintah Makin Dipercaya Rakyat

“Negara ini terlalu dominan menyetir ekonomi. Kita harus memberikan space yang lebih besar kepada swasta untuk beraktivitas, karena swasta yang lebih tahu,” kata Ferry dalam siniar Rakyat Bersuara (29/10/2025).

Kritik terhadap Kebijakan Berbasis Bansos

Ferry juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mengandalkan redistribusi melalui bantuan sosial (bansos) sebagai pendorong konsumsi.

“Ketika penerimaan negara gemuk, barulah pemerintah suntik dana langsung ke masyarakat. Tapi itu bukan langkah struktural,” ujarnya.

Menurut Ferry, konsumsi publik belum cukup kuat, sementara aktivitas ekonomi sektor swasta masih stagnan. Hal ini berimbas pada rendahnya penyerapan tenaga kerja dan lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Keberhasilan Biodiesel Kurangi Impor Solar, Kini Siap Dorong Etanol untuk Tekan Impor Bensin

Peringatan soal Era “Post-Truth”

Lebih lanjut, Ferry mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia kini hidup di era post-truth, di mana persepsi sering kali lebih kuat daripada fakta.

“Kita mudah sekali terpengaruh oleh gaya-gaya komunikasi pejabat di media sosial. Masyarakat gampang ditipu oleh citra,” tegasnya.

Kebijakan Himbara Dinilai Hanya Langkah Administratif

Terkait kebijakan Menkeu Purbaya dalam menempatkan dana Rp 200 triliun di Himbara, Ferry menyebut langkah tersebut lebih bersifat administratif ketimbang kebijakan fiskal substantif.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Achmad Zainur Roziqin

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X