Kritik Ferry Latuhihin: Citra Tak Cukup, Butuh Kebijakan Nyata
Pengamat ekonomi dan analis pasar modal, Prof. Ferry Latuhihin, menilai masyarakat Indonesia seringkali terlena oleh gaya populis pejabat publik ketimbang substansi kebijakan.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih sulit tercapai jika pemerintah terlalu dominan dalam mengendalikan ekonomi tanpa memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta.
“Negara ini terlalu dominan menyetir ekonomi. Kita harus memberikan space yang lebih besar kepada swasta untuk beraktivitas, karena swasta yang lebih tahu,” kata Ferry dalam siniar Rakyat Bersuara (29/10/2025).
Kritik terhadap Kebijakan Berbasis Bansos
Ferry juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mengandalkan redistribusi melalui bantuan sosial (bansos) sebagai pendorong konsumsi.
“Ketika penerimaan negara gemuk, barulah pemerintah suntik dana langsung ke masyarakat. Tapi itu bukan langkah struktural,” ujarnya.
Menurut Ferry, konsumsi publik belum cukup kuat, sementara aktivitas ekonomi sektor swasta masih stagnan. Hal ini berimbas pada rendahnya penyerapan tenaga kerja dan lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat.
Peringatan soal Era “Post-Truth”
Lebih lanjut, Ferry mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia kini hidup di era post-truth, di mana persepsi sering kali lebih kuat daripada fakta.
“Kita mudah sekali terpengaruh oleh gaya-gaya komunikasi pejabat di media sosial. Masyarakat gampang ditipu oleh citra,” tegasnya.
Kebijakan Himbara Dinilai Hanya Langkah Administratif
Terkait kebijakan Menkeu Purbaya dalam menempatkan dana Rp 200 triliun di Himbara, Ferry menyebut langkah tersebut lebih bersifat administratif ketimbang kebijakan fiskal substantif.
Artikel Terkait
Proyek Lift Kaca di Tebing Pantai Kelingking Bali Tuai Polemik: Dinilai Rusak Alam, Pemda Klaim Sudah Berizin
Cak Imin Soroti Gurita Minimarket Raksasa: Alfamart dan Indomaret Dinilai Ancam UMKM di Daerah
Bahlil Ungkap Keberhasilan Biodiesel Kurangi Impor Solar, Kini Siap Dorong Etanol untuk Tekan Impor Bensin
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tuai Sorotan: Gaya Ceplas-Ceplos Dinilai Bikin Pemerintah Makin Dipercaya Rakyat
Menkeu Purbaya Tegas Tolak Lanjutkan Skema Burden Sharing: Jaga Independensi BI dan Disiplin Fiskal Negara
WWF-Indonesia dan KLH Dorong Kolaborasi Multipihak Atasi Krisis Plastik, Iklim, dan Keanekaragaman Hayati