Uang Daerah Menganggur Rp234 Triliun: Disimpan atau Digunakan untuk Rakyat?

TITIKTEMU.CO - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah dan mendesak agar dana publik yang kini tersimpan di perbankan sebesar Rp234 triliun segera digerakkan untuk kepentingan pembangunan di daerah.

Ia menilai lambatnya belanja pemerintah daerah dapat menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut data Bank Indonesia (BI) per akhir September 2025, total dana yang masih parkir di rekening bank milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia mencapai Rp234 triliun.

Angka ini disebut Misbakhun sebagai sinyal bahwa masih banyak program pembangunan yang belum berjalan optimal.

“Jumlahnya bukan kecil, Rp234 triliun itu harus betul-betul dimaksimalkan agar memberi dampak langsung pada ekonomi daerah,” tegas Misbakhun dalam keterangan resmi, Sabtu 25 Oktober 2025.

Baca Juga: Rp200 Triliun Mengalir ke Bank Himbara: Pemerintah Gas Ekonomi, Koperasi Desa Ikut Kebagian

Dana Publik Seharusnya Menggerakkan Ekonomi Lokal

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Misbakhun mengingatkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) memang dirancang sebagai bahan bakar pembangunan di tingkat lokal.

Dana tersebut semestinya menjadi stimulus agar ekonomi daerah lebih hidup, layanan publik meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdorong.

“Kalau pemda cepat bergerak, manfaat anggaran bisa langsung terasa.

Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan hingga pembukaan lapangan kerja baru,” ujar politisi Golkar itu.

Baca Juga: Utang Raksasa Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan: Kontrak Gelap, Bunga Tinggi, Jalan Keluar Buntu?

Evaluasi Penyebab Dana Mengendap

Namun Misbakhun mengingatkan, tingginya dana yang tidak terserap tidak otomatis berarti pemerintah daerah lalai.