Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke Bank Himbara, Targetkan Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen Kuartal IV 2025

TITIKTEMU.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memicu perbincangan publik lewat kebijakannya yang dinilai cukup berani, yakni menyalurkan dana Rp200 triliun dari pemerintah ke lima bank Himbara untuk mempercepat penyaluran kredit dan menggairahkan ekonomi nasional.

Dana jumbo tersebut berasal dari uang negara yang mengendap di Bank Indonesia (BI) dan disalurkan ke Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI.

Purbaya optimistis, suntikan modal likuiditas itu akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,5 persen pada Kuartal IV 2025.

“Saya pengin lihat mereka mulai nyalurin apa enggak. Kalau enggak bisa, di mana enggak bisanya. Kelihatannya ada sedikit adjustment ya,” ujar Menkeu Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga: Aliansi Pemantau Program BGN Desak Presiden Copot 6 Pejabat, Ungkap Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG

Pantau Langsung Penyaluran Kredit Himbara

Untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut, Purbaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah bank penerima dana, dimulai dari Bank BNI hingga Bank Mandiri.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa bank-bank tersebut benar-benar menyalurkan dana ke masyarakat dan sektor produktif, bukan hanya menimbunnya.

Fokus pada Pajak Rokok dan Pemberantasan Rokok Ilegal

Selain kebijakan Rp200 triliun, Menkeu juga menyoroti persoalan pajak rokok yang kerap menimbulkan polemik.
Purbaya memastikan tidak ada kenaikan tarif cukai rokok pada 2026, namun berjanji akan memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang merugikan negara.

“(Kunjungan) itu kan sebetulnya debottlenecking, pajak saya perbaiki nanti,” ungkapnya.

Baca Juga: Wasit Kuwait Ahmad Al Ali Pimpin Laga Indonesia vs Arab Saudi, PSSI Protes ke AFC Soal Isu Netralitas

Perbaiki Sistem Coretax yang Tertunda

Purbaya juga menargetkan penyelesaian proyek sistem perpajakan Coretax yang merupakan warisan dari masa jabatan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.
Menurutnya, sistem ini masih memiliki sejumlah kendala teknis yang menghambat efisiensi layanan pajak.

“Coretax mungkin satu bulan selesai. Saya kirim orang ahli tuh bukan dari luar negeri, dari luar keuangan. Orangnya jago, dia bilang bisa sebulan ini, 2 minggu lagi, jadi 15 hari lagi berarti,” ujarnya optimistis.