Ramai Gerakan “Seribu Sehari” Dedi Mulyadi, Publik Pertanyakan Kenaikan Belanja dan Transparansi APBD Jabar 2025!

TITIKTEMU.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali jadi sorotan publik usai mencanangkan gerakan donasi seribu rupiah per hari yang dinamai Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).
Program ini digagas sebagai bentuk gotong royong sosial untuk membantu masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan, namun peluncurannya justru memicu perdebatan karena dilakukan di tengah kenaikan tajam anggaran belanja daerah.

Surat edaran resmi program tersebut diterbitkan oleh Pemprov Jabar pada 1 Oktober 2025, ditujukan bagi ASN, pelajar, hingga masyarakat umum.
Setiap warga diimbau menyisihkan Rp1.000 per hari untuk kebutuhan sosial mendesak, dengan pengelolaan dilakukan secara terbuka di tiap wilayah dan laporan keuangan dijanjikan akan dipublikasikan secara berkala.

Meski niatnya positif, sejumlah pihak mempertanyakan urgensi program ini, terutama karena APBD Jawa Barat 2025 meningkat menjadi Rp31 triliun.
Pertanyaannya, mengapa masyarakat kembali diminta urunan di tengah meningkatnya belanja pemerintah?

Baca Juga: Truk Terjun dari Tol Tangerang-Merak ke Jalan Arteri Serang, 5 Orang Luka Serius!

Belanja Naik, Pendapatan Masih Tertahan

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran terutama difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Anggaran infrastruktur naik dari Rp2,1 triliun menjadi Rp4,9 triliun dalam APBD perubahan,” ujar Herman dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Selasa (23/9/2025).

Namun, di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) masih menjadi tantangan.
Pemprov menargetkan Rp31 triliun pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan (BBNKB), namun meningkatnya penggunaan kendaraan listrik membuat proyeksi tersebut sulit tercapai.

“Penggunaan kendaraan listrik meningkat, sehingga pajak kendaraan menurun. Ini harus dimitigasi,” lanjut Herman.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Siap Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis, Luhut: Serapan Sudah Membaik!

Gubernur Dedi Mulyadi menambahkan, meskipun anggaran besar, sekitar sepertiga APBD terkunci untuk membayar utang lama dan kewajiban warisan, termasuk utang PEN, tunggakan BPJS, hingga operasional Bandara Kertajati dan Masjid Al Jabbar.

“Dari Rp31 triliun itu, tidak semuanya bisa dipakai. Kami harus lunasi dulu kewajiban masa lalu,” kata Dedi di Bandung (9/7/2025).

Dedi Mulyadi Klaim Reformasi Anggaran

Dedi menegaskan bahwa perubahan besar dalam Perubahan APBD 2025 merupakan bukti komitmen pemerintah provinsi untuk menata ulang prioritas.
Ia bahkan memotong sejumlah anggaran yang dianggap tidak mendesak — salah satunya belanja iklan media massa, yang dipangkas dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar.