DPR Desak Investigasi Independen dan Ekshumasi dalam Kasus Kematian Diplomat Arya Daru Pangayunan

TITIKTEMU.CO - Kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arya Daru Pangayunan, hingga kini masih menyisakan misteri dan menjadi perhatian publik.

Meski kepolisian sebelumnya menyatakan tidak ada keterlibatan pihak lain, keluarga dan masyarakat tetap menaruh harapan besar agar kasus ini diusut secara transparan.

Istri mendiang, Meta Ayu Puspitantri, juga menegaskan bahwa ia hanya menginginkan keadilan dan kejelasan.
“Kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Menlu, saya berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan baik, jujur, dan transparan,” ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu 27 September 2025.

Baca Juga: Penutupan Dapur MBG Panakkukang 02 Makassar: Puluhan Pekerja dan Ratusan Siswa Terdampak

Komisi XIII DPR RI Desak Investigasi Independen

Terbaru, Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri untuk segera membentuk Tim Investigasi Independen dalam mengusut kasus kematian Arya Daru.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo, menegaskan bahwa langkah ini penting agar investigasi berjalan transparan dan akuntabel, serta tidak hanya bergantung pada hasil penyelidikan kepolisian.

“Komisi XIII meminta Menteri Luar Negeri membentuk Tim Investigasi Independen yang melibatkan keluarga korban dan pihak terkait sebagai bentuk tanggung jawab Kemlu atas kematian diplomat almarhum Arya Daru Pangayunan,” jelas Andreas dalam rapat kerja, Selasa 30 September 2025.

Baca Juga: Erick Thohir Dorong Dana Pensiun Atlet dan Pelatih Berprestasi, Dapat Restu Menkeu tapi Perlu Kajian DPR

Kontradiksi Hasil Penyelidikan

Andreas juga menyoroti adanya perbedaan antara kesimpulan resmi Polda Metro Jaya dengan temuan keluarga.

Menurutnya, meski kepolisian menyebut tidak ada tindak pidana, masih terdapat sejumlah kejanggalan yang belum terjawab.

“Komisi XIII mencatat adanya kontradiksi serius antara hasil penyelidikan resmi dan fakta-fakta yang ditemukan keluarga maupun kuasa hukum,” ujarnya.

Atas dasar itu, DPR meminta agar aparat penegak hukum membuka kembali berkas perkara untuk memastikan tidak ada pihak yang terlibat terlewatkan.