Menkeu Purbaya Janji Sisir Penyerapan Anggaran K/L, Sisa Dana Bakal Dialihkan untuk Bansos

TITIKTEMU.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi ketat terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L). Jika hingga akhir Oktober 2025 masih ada dana yang tidak terserap, maka anggaran tersebut akan dialihkan untuk keperluan lain, termasuk bantuan sosial (bansos).

“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan antisipasi penyerapan hanya sekian, ya kita ambil juga, kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit maupun utang. Jadi, tidak ada uang nganggur di kementerian atau lembaga sampai akhir tahun,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Jumat (19/9/2025).

Anggaran Berpotensi Dialihkan untuk Tambahan Bansos

Baca Juga: Penyanyi Leony Bongkar Anggaran Fantastis Pemkot Tangsel, Soroti Suvenir hingga Perjalanan Dinas

Dalam rapat kerja bersama DPR pada Kamis (18/9/2025), Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengusulkan adanya tambahan bansos berupa 2 liter minyak goreng untuk melengkapi paket beras 10 kg.

Menkeu Purbaya menyatakan pemerintah siap memenuhi usulan tersebut dengan memanfaatkan anggaran belanja K/L yang belum terserap optimal.

“Kami akan monitor, kalau penyerapan tidak baik, anggarannya akan diminta kembali ke negara,” tegasnya.

Dukungan Presiden Prabowo untuk Kebijakan Purbaya

Purbaya juga memastikan langkahnya mendapat restu penuh dari Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga: Polemik Tunjangan Rumah DPRD: Wamendagri Tegaskan Tidak Bisa Diseragamkan

“Kalau uangnya nggak bisa diserap, Presiden juga tidak setuju. Tapi kalau digunakan optimal, beliau bilang oke dan bagus,” kata Purbaya.

Istana: Penyerapan Anggaran Harus Optimal

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan Purbaya sesuai dengan arahan Istana.

“Menurut kami, itu langkah yang harus dilakukan karena belanja pemerintah wajib optimal. Kalau serapannya belum maksimal, memang jadi kewajiban mendorong percepatan program di kementerian tersebut,” ujar Prasetyo di Istana, Jumat (19/9/2025).