Bidang pendidikan pun tak luput dari perhatian Leony. Dari total Rp860 miliar anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekitar Rp479 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai.
Menurutnya, belanja wajib pendidikan masih dipenuhi pos rutin seperti honorarium narasumber, perjalanan dinas, hingga konsumsi rapat.
“Ratusan miliar habis buat perjalanan dinas, beli ATK, makan-minum rapat, belanja barang dan jasa,” kata Leony.
Dukungan Warganet dan Tuntutan Transparansi
Unggahan Leony sontak menjadi perbincangan di media sosial. Banyak warganet memberikan dukungan karena langkahnya dianggap mewakili keresahan publik terhadap transparansi penggunaan APBD.
Sebagian lainnya berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi resmi agar masyarakat mendapat penjelasan yang jelas.
“Bener banget kita memang harus kuliti pemkot atau pemda masing-masing,” tulis akun @ta****m.
“Ayo pemkot ditunggu klarifikasinya,” komentar @cr******y.***
Artikel Terkait
Profil COO Danantara Dony Oskaria yang Kini Jabat Plt Menteri BUMN Gantikan Erick Thohir, Sempat Jadi Wakil Dirut Garuda Indonesia
Tren Foto Nostalgia AI: Potret Masa Kecil dan Versi Dewasa Viral di Media Sosial
Update Kasus Korupsi Kuota Haji era Yaqut Cholil: Oknum yang Peras Khalid Basalamah Minta Rp115 Juta per Orang
Menilik Rekam Jejak Hasan Nasbi, Mantan Kepala PCO yang Kini Jadi Komisaris Pertamina
Polisi Bongkar Pabrik Tembakau Sintetis di Bekasi, 9 Tersangka Ditangkap dan Barang Bukti Rp21 Miliar Disita
Prabowo Bagikan 330 Ribu Smart TV ke Sekolah, Wujudkan Digitalisasi Pendidikan Nasional
Polemik Tunjangan Rumah DPRD: Wamendagri Tegaskan Tidak Bisa Diseragamkan