Mentan Andi Amran Sulaiman Klarifikasi Soal Pernyataan Harga Beras Dibandingkan Jepang

TITIKTEMU.CO - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akhirnya memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang sempat ramai di media sosial mengenai kenaikan harga beras di Indonesia.

Amran menegaskan bahwa pernyataannya telah dipelintir sehingga muncul kesan seolah-olah pemerintah tidak peduli dengan kondisi harga beras saat ini.

“Informasi yang beredar itu di-framing, seakan-akan kami tidak peduli dengan kenaikan harga beras,” ujar Mentan Amran dalam keterangannya, Minggu, 24 Agustus 2025.

Baca Juga: 10 Ide Tema Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang Menarik dan Penuh Makna 2025: Cocok untuk Referensi Sekolah SD, SMP dan SMA/SMK

Pemerintah Klaim Bekerja Keras Tekan Harga Beras

Menurut Amran, pemerintah terus melakukan langkah nyata untuk menurunkan harga beras. Hal itu terbukti dari keberhasilan operasi pasar yang membuat harga beras turun di 13 provinsi.

“Kami bekerja keras sejak awal melakukan operasi pasar bersama Bulog di seluruh Indonesia dengan jumlah yang besar,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyalurkan sekitar 1,3 juta ton beras dari gudang Bulog ke pasar dengan harga Rp12.500 per kilogram. Kebijakan ini disebutnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: 5 Alasan Yamaha Mio Kembali Dilirik: Dari Motor Legendaris 2000-an hingga Kembali Jadi Primadona Anak Muda

Soal Perbandingan dengan Jepang

Amran juga meluruskan ucapannya saat membandingkan harga beras Indonesia dengan Jepang. Menurutnya, pernyataan itu bertujuan agar masyarakat Indonesia tetap bersyukur karena kenaikan harga beras di dalam negeri tidak setinggi di Jepang.

“Kita patut bersyukur, karena di Jepang harga beras naik cukup tinggi. Namun, kami tetap bekerja keras agar harga turun, dan hasilnya sudah terlihat di 13 provinsi,” jelasnya.

Sentil Pihak yang Tak Senang dengan Kebijakan Pemerintah

Dalam kesempatan tersebut, Amran mengklaim ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kebijakan pemerintah karena dianggap mengganggu kepentingan bisnis mereka.