Dedi Mulyadi Soroti Biaya Study Tour yang Capai Jutaan: Banyak Orang Tua Mengeluh, Gede Lho Itu!

TITIKTEMU.CO - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menjadi sorotan publik usai menerbitkan larangan kegiatan study tour di sekolah. Kebijakan ini memicu berbagai tanggapan dari masyarakat, baik yang mendukung maupun menolak.

Dalam sebuah video podcast bersama Deddy Corbuzier yang tayang pada Senin, 4 Agustus 2025, KDM mengungkapkan alasan di balik kebijakan tersebut. Ia menceritakan pertemuannya dengan seorang ibu yang mengeluhkan mahalnya biaya study tour anaknya.

“Banyak orang tua yang mendatangi saya dan terlihat sedih. Mereka bilang, ‘Pak, anak saya harus ikut study tour, ongkosnya Rp2,5 juta, terus bekal Rp1,5 juta, jadi total Rp4 juta.’ Itu besar sekali,” ujar KDM menirukan curhat seorang ibu.

Baca Juga: Silfester Matutina Sebut Dihubungi Jokowi Jelang Pemeriksaan Kasus Ijazah di Polda Metro Jaya

Menurut KDM, beban biaya itu membuat sejumlah orang tua terpaksa meminjam uang, bahkan dari lembaga ilegal seperti Bank Emok — sebutan untuk rentenir desa yang beroperasi tanpa izin resmi. “Bank Emok itu rentenir, terorganisir, tapi tidak legal dan tidak bayar pajak,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan study tour di banyak sekolah hanya sebatas wisata biasa yang kurang memberikan nilai edukatif signifikan. “Kalau cuma piknik ke tempat wisata, apa urgensinya? Harus ada alternatif yang lebih bermanfaat,” kata KDM.

Larangan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra terkait "9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya". Dalam surat itu disebutkan bahwa sekolah dilarang mengadakan kegiatan wisata (study tour) yang berpotensi membebani wali murid.

Baca Juga: Sosok Humanis Marsma Fajar Adriyanto di Mata Wakasau: Ramah, Ceria, dan Inspiratif

Sebagai pengganti, KDM mendorong sekolah untuk menggelar aktivitas edukatif yang lebih produktif dan relevan. Di antaranya seperti pengelolaan sampah mandiri, peternakan, perikanan, pertanian, hingga pelatihan wirausaha dan industri kreatif.

Kebijakan ini sontak menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat menilai langkah tersebut tepat untuk melindungi orang tua dari beban ekonomi, sementara yang lain menilai bahwa study tour bisa tetap bermanfaat jika dikelola dengan baik dan terjangkau.

Dedi Mulyadi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama mereka yang ekonomi lemah.

“Pendidikan seharusnya memerdekakan, bukan membebani,” pungkasnya.***