Pakar Hukum Kritik Arah Politik Tom Lembong, Singgung Perbandingan dengan Menko Zulhas

Sebagai pembanding, Feri menyebut nama Zulkifli Hasan alias Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan, yang juga sempat disebut dalam sejumlah dugaan pelanggaran hukum.

Baca Juga: Cara Mengunggah Pakta Integritas dan Perangkat Pembelajaran UKIN PPG 2025 dengan Benar

Namun, hingga kini, proses hukum terhadap Zulhas dinilai sangat lambat.

> “Saya punya catatan, kasus yang melibatkan Pak Zulhas, kapan jaksa akan menyentuhnya? Banyak hal yang bisa dibuktikan, tetapi tak kunjung ditangani,” ujar Feri.

Kritik untuk Penegak Hukum: Tajam ke Lawan, Tumpul ke Kawan

Feri juga mengungkapkan kritik tajam terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. Ia menilai bahwa penegakan hukum masih bersifat selektif dan bernuansa politis.

> “Masyarakat jadi sulit percaya pada integritas hukum jika penegakan hanya tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa kondisi ini hanya akan memperkuat opini publik bahwa hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai alat keadilan.

Ajak Jaksa Bergerak Lebih Cepat

Di akhir pernyataannya, Feri mengajak aparat hukum, khususnya kejaksaan, untuk bertindak cepat dan adil agar masyarakat tidak terus-menerus curiga.

> “Kalau memang ingin menegakkan hukum secara adil, ayo cepat. Jangan sampai publik berprasangka bahwa hukum hanya ditegakkan pada orang-orang yang berseberangan dengan penguasa,” tutupnya.

Kasus Tom Lembong membuka kembali perdebatan tentang independensi hukum di Indonesia.

Ketika keputusan politik lebih menentukan nasib hukum seseorang, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pun ikut dipertaruhkan.

Pendapat Feri Amsari menjadi peringatan bahwa reformasi hukum belum selesai, dan keadilan sejati masih perlu terus diperjuangkan.