Awas! Tanah Telantar Bisa Disita Negara, Kenali Syarat dan Prosesnya

3. Surat ketiga dikirim setelah tiga bulan lagi jika tetap tidak ada kejelasan.

Jika dalam total 587 hari sejak peringatan pertama tidak ada respon atau aktivitas ekonomi/pembangunan, maka lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah telantar dan masuk dalam program reforma agraria.

Baca Juga: UPDATE Harga Bitcoin 17 Juli 2025 Terus Naik, Prediksi Bullish Jika GENIUS Act Disetujui

Sudah Berlaku Sejak 2021, Tapi Kini Diperkuat

Meski PP Nomor 20 Tahun 2021 sudah diberlakukan sejak Februari 2021, implementasinya dilakukan bertahap.

Barulah pada pertengahan 2025 ini, kebijakan ini kembali menjadi sorotan usai pernyataan tegas dari pihak pemerintah, terutama oleh Menteri ATR/BPN.

Ada Masa Tenggang, Tidak Langsung Disita

Pengambilalihan lahan tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Pemerintah memberikan waktu tenggang hingga dua tahun, terhitung sejak hak atas tanah diterbitkan.

Selama masa ini, pemilik diberi tiga kali peringatan agar segera mengelola lahan tersebut.

Dasar hukum dari kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Jadi, prosesnya tetap melalui jalur yang sah dan transparan.

Lahan Skala Besar Juga Akan Dievaluasi

Kebijakan ini tidak hanya menyasar masyarakat kecil. Hasan menyampaikan, perusahaan atau pemilik modal besar yang menguasai lahan melebihi izin juga akan dikenakan tindakan.

Contohnya, jika suatu perusahaan diberi izin untuk mengelola 100.000 hektar tapi ternyata menggunakan 150.000 hektar, maka 50.000 hektar kelebihan itu harus dikembalikan ke negara. "Ini soal keadilan agraria," tegas Hasan.