Menteri PANRB Paparkan Progres Reformasi Kelembagaan Kabinet dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Nasional

Baca Juga: Lowongan kerja disabilitas dari anak perusahaan PT Pertamina minimal pendidikan D3 untuk penempatan DKI Jakarta

Progres Penataan Kelembagaan

Menteri Rini menegaskan bahwa penataan kelembagaan kabinet dipercepat untuk memastikan sinkronisasi antara anggaran, program pembangunan, dan struktur organisasi.

Hingga saat ini, dari 54 kementerian dan lembaga, sebagian besar telah menyelesaikan proses penataan organisasi dan tata kerja.
Sisanya berada pada tahap pengusulan, harmonisasi, atau finalisasi.

"Penataan ini krusial agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan optimal, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Kementerian BUMN Mendukung Penuh Ekosisstem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Kolaborasi sebagai Kunci Sukses

Upaya reformasi ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan penerapan SAKP, pemerintah berharap dapat mencapai visi pembangunan nasional dengan hasil yang nyata dan terukur.

"Proses ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kualitas layanan publik yang lebih baik," tutup Menteri Rini.

Langkah-langkah yang dilakukan Kementerian PANRB menjadi bagian dari komitmen besar pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang modern dan responsif terhadap tantangan masa depan.***