Upaya Menjaga Kedamaian, LBH Ansor akan Laporkan Politisasi Agama dalam Pemilu 2024

TITIKTEMU.CO, JAKARTA - Pemilu 2024 adalah momentum penting bagi perjalanan bangsa Indonesia.

LBH Ansor berpendapat, Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara luber dan jurdil. Namun demikian, yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk menjaga kedamaian dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, maka segala hal yang potensial memicu konflik wajib dihindarkan.

Baca Juga: Air Terjun di Cirebon yang Indahnya Kebangetan, Bikin Lupa Pulang

"Salah satu yang potensial memicu konflik adalah politisasi agama. Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa politisasi agama hanya akan mendatangkan pertikaian umat manusia dan kehancuran peradaban," tegas Ketua LBH Ansor Pusat, Abdul Qodir, di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Para kontestan Pemilu wajib mematuhi aturan main dan bertanggung jawab dalam memelihara keadaban dan kedamaian hidup bersama. Abdul Qodir menegaskan, seluruh kontestan Pemilu, terutama para kandidat capres dan cawapres jangan sekali-kali mempolitisasi agama demi syahwat kekuasaan.

Baca Juga: Gunungan Tatag Teteg Tutug Ditancap, Peringatan HUT ke-267 Kota Jogja Dimulai

“LBH Ansor melihat gejala politisasi agama semakin tampak, apalagi ketika sudah ada yang hendak menjadikan rumah ibadah sebagai ruang kampanye politik, padahal aturan mainnya sudah sangat tegas melarang," jelas Qodir.

Masa depan demokrasi di Indonesia akan sangat tergantung pada kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu 2024. Mengingat pentingnya keberhasilan Pemilu 2024, LBH Ansor memandang perlu untuk mengawal dengan seksama jalannya pesta demokrasi ini.

Baca Juga: Hari Batik Nasional , Ketika Para Duta Besar Negara Sahabat Diundang Istana Berbatik

Baca Juga: Peringati Hari Batik dan Pancasila Dirayakan Karyawan Wilmar Dengan Penuh Kebanggaan

LBH Ansor, berdasarkan instruksi Ketua Umum PP GP Ansor, akan turut membantu mengawal pengawasan Pemilu 2024 dengan melaporkan kepada Bawaslu RI dan jajarannya di daerah-daerah jika ditemukan aksi atau tindakan politisasi agama di setiap tahapan Pemilu, baik oleh kontestan maupun tim suksesnya.

"Masyarakat yang mendapati penggunaan agama sebagai alat politik atau politisasi agama dapat menyampaikan kepada kantor LBH Ansor di 170 titik di seluruh Indonesia agar kami dapat mendampingi dan mengawal pelaporannya ke pengawas Pemilu," ujar Qodir.***