TITIKTEMU.CO - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul meningkatnya kasus keracunan di sejumlah daerah.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa langkah-langkah pengawasan ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari bahan baku, proses masak, hingga kesiapan layanan kesehatan jika terjadi insiden serupa.
SPPG Wajib Miliki SLHS
Budi menekankan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) agar kualitas kebersihan dan standar kesehatan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Nasabah Resah BCA Mobile dan myBCA Error di Senin Pagi, Begini Kata Pihak Bank
“Sertifikat ini akan kami percepat agar semua SPPG bisa memenuhi standar kebersihan dan sumber daya manusianya,” kata Budi saat konferensi pers di Gedung Kemenkes, Minggu (28/9/2025).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan menutup SPPG tanpa sertifikat berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
Berdasarkan data Kantor Staf Presiden (KSP), dari total 8.583 SPPG, baru 34 dapur yang memiliki sertifikat laik higienis.
Selain sertifikasi, Kemenkes juga akan memantau langsung proses memasak MBG.
“Mulai dari pemilihan bahan, cara pengolahan, sampai penyajian makanan akan kita awasi. Semuanya akan dikawal agar tidak terulang kasus serupa,” jelas Budi.
Puskesmas dan UKS Dilibatkan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan diberdayakan untuk melakukan pemantauan rutin terhadap dapur SPPG.
“Kami sudah instruksikan agar Puskesmas dan UKS ikut aktif mengawasi SPPG secara berkala,” ujarnya.