Pemerintah Evaluasi Total Program MBG, Dapur SPPG Ditutup Sementara dan Wajibkan Sertifikat Higienis

photo author
Achmad Zainur Roziqin, TitikTemu.co
- Minggu, 28 September 2025 | 21:35 WIB
Pemerintah berniat melakukan evaluasi total terhadap program MBG dengan melakukan penutupan sementara dapur SPPG bermasalah sampai menyiapkan ahli gizi dari Kemenkes. (Indonesia.go.id)
Pemerintah berniat melakukan evaluasi total terhadap program MBG dengan melakukan penutupan sementara dapur SPPG bermasalah sampai menyiapkan ahli gizi dari Kemenkes. (Indonesia.go.id)

TITIKTEMU.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah menjadi sorotan publik setelah sejumlah kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah. Pemerintah pun bergerak cepat dengan melakukan evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak kembali terulang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak, menjadi prioritas utama pemerintah.

“Atas petunjuk Presiden, keselamatan adalah yang utama. Insiden ini bukan hanya angka, tapi menyangkut generasi penerus bangsa,” ujar Zulhas dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Baca Juga: Lowongan Kerja BAZNAS 2025: Dibuka untuk Posisi Senior Data Analyst, Data Analyst, dan Security Analyst

Dalam rapat yang turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, diputuskan langkah cepat berupa penutupan sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah.

“SPPG bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi. Ini berlaku bukan hanya di lokasi keracunan, tapi di seluruh SPPG,” kata Zulhas.

Selain itu, seluruh dapur SPPG diwajibkan melakukan sterilisasi peralatan makan, perbaikan sanitasi, hingga penataan alur limbah. Pemerintah pusat hingga daerah juga diperintahkan memperketat pengawasan.

Baca Juga: Promo Indomaret Hemat Minggu Ini 25 September – 1 Oktober 2025, Diskon Hingga 20%!

Zulhas menegaskan, setiap dapur SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum kembali beroperasi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan pihaknya telah melaporkan kasus ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut data BGN, periode 6 Januari – 31 Juli 2025 tercatat 24 kasus KLB dari 2.391 SPPG. Namun, pada periode 1 Agustus – 27 September 2025, jumlah SPPG meningkat menjadi 7.244 unit dengan 47 kasus KLB.

“Banyak kasus terjadi di SPPG baru yang SDM-nya masih kurang pengalaman,” jelas Dadan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, memastikan pihaknya mendukung penuh perbaikan program MBG. Salah satu langkahnya adalah dengan menugaskan tenaga ahli gizi untuk memperkuat dapur-dapur SPPG.

Baca Juga: Promo Susu dan Perlengkapan Balita di Indomaret: Diskon Hingga 30% Periode 18 September–1 Oktober 2025

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Achmad Zainur Roziqin

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X