Program MBG Diterpa Badai Keracunan, Menu Burger hingga Spageti Jadi Sorotan Ahli Gizi

TITIKTEMU.CO - Deretan kasus keracunan massal yang melibatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan pertanyaan serius terkait standar keamanan serta kualitas menu makanan yang disajikan.

Program yang digadang-gadang mampu menjadi solusi masalah gizi anak justru kini berada di persimpangan jalan. Dalam kurun tiga hari terakhir, ratusan siswa menjadi korban keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program ini.

Lebih dari sekadar jumlah korban, sorotan publik kini mengarah pada menu makanan yang disajikan. Kritik keras muncul dari para ahli gizi yang menilai pilihan menu seperti burger dan spageti tidak merepresentasikan kekayaan pangan lokal Indonesia.

Baca Juga: BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan Massal MBG, Bentuk Tim Investigasi Khusus

Situasi ini menimbulkan keraguan apakah MBG benar-benar berbasis pada kebutuhan gizi masyarakat atau sekadar program politis untuk memenuhi target tertentu.

Investigasi Kasus dan Krisis Kepercayaan

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah membentuk tim investigasi khusus yang bekerja sama dengan kepolisian, BPOM, serta dinas kesehatan. Tujuannya agar penyelidikan berlangsung transparan.

Namun, publik menilai langkah ini belum cukup meredakan krisis kepercayaan. Fakta mencatat, hanya dalam tiga hari, 842 siswa di Bandung Barat menjadi korban keracunan setelah menyantap makanan MBG. Jumlah tersebut berasal dari beberapa insiden di Cipongkor dan Cihampelas.

Baca Juga: Misteri Dalang Demo Agustus 2025: Polri Buru Mastermind, Dugaan Pendana Gelap hingga Spekulasi Aktor Asing

Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N. Sukandar, menyebut kasus pertama terjadi pada Senin, 22 September 2025, dengan 393 korban. Dua hari kemudian, angka itu bertambah 449 siswa baru. Lonjakan ini menunjukkan adanya celah besar dalam pengawasan distribusi dan manajemen dapur penyedia.

Sorotan Tajam pada Menu MBG

Kritikan paling keras datang dari ahli gizi dr. Tan Shot Yen. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, ia menilai pemberian menu burger dan spageti dalam program MBG merupakan bentuk pengabaian pangan lokal.

“Seharusnya 80 persen isi menu MBG berbasis pangan lokal. Anak Papua bisa makan ikan kuah asam, anak Sulawesi menikmati kapurung. Itu jauh lebih tepat,” tegas Tan.

Baca Juga: Jadwal Sharing Time Ustaz Hanan Attaki 2025: Dari Lombok hingga Samarinda, Catat Tanggalnya!