Pengamat ekonomi Tauhid Ahmad menjelaskan bahwa QRIS dirancang untuk menyederhanakan transaksi lintas platform, mempercepat pembayaran, dan menekan risiko yang kerap muncul pada uang tunai.
Risiko kehilangan uang, salah hitung, hingga peredaran uang palsu menjadi alasan kuat mengapa banyak pelaku usaha beralih ke pembayaran digital. Ditambah lagi, pengelolaan uang tunai membutuhkan biaya ekstra, termasuk jasa pihak ketiga untuk perusahaan besar. Dengan sistem digital, semua transaksi tercatat otomatis dan rapi.
Baca Juga: Polemik Keraton Surakarta: Menteri Kebudayaan Fadli Zon Langgar Adat? Begini Kronologinya
Indonesia Masih Berada di Tengah
Jalan Meski transaksi digital tumbuh pesat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat Indonesia belum merata.
Literasi digital masih menjadi tantangan besar.
Bukan hanya lansia, tetapi juga masyarakat yang kesehariannya tidak bergantung pada teknologi.
Tak semua orang selalu membawa ponsel pintar, apalagi memahami aplikasi pembayaran digital.
Kondisi ini membuat sebagian masyarakat kesulitan beradaptasi di ruang publik yang menerapkan sistem non-tunai penuh.
Tunai Tidak Harus Dihapus
Menurut Tauhid, solusi paling realistis saat ini bukan memilih salah satu, melainkan menggabungkan keduanya.
QRIS dapat menjadi metode utama, tetapi uang tunai tetap perlu disediakan sebagai opsi.
Pelaku usaha dinilai tidak seharusnya menolak pembayaran tunai selama masih sah secara hukum.
Pembatasan boleh dilakukan, namun penghapusan total justru berisiko menciptakan eksklusi sosial, terutama di ruang publik yang digunakan oleh berbagai kalangan usia.
Karakter Konsumen Menentukan