3 Media Lokal di Yogyakarta Tidak Mengkritisi Kepemilikan Aset Sultan dan Pakualaman Ground

TITIKTEMU.CO YOGYAKARTA - Penelitian Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta, Gilang Jiwana Adikara mengungkap tiga media massa lokal di Yogyakarta terindikasi tidak independen memberitakan tentang status keistimewaan Yogyakarta. Hal itu diungkapkan dalam siaran pers AJI Yogyakarta.

Riset berjudul Independensi Media Lokal di Yogyakarta itu menemukan tiga media massa itu tidak kritis karena mendapat pengaruh dari pemodal, pasar, dan khawatir mendapat serangan dari loyalis keistimewaan.

Seluruh perwakilan media massa yang diteliti menyatakan menjalankan jurnalisme secara independen. Tapi, temuan Gilang berkata lain. “Independensi itu tidak berjalan utuh,” kata Gilang dalam diskusi publik secara daring seri dua bertajuk Potret Independensi Media Lokal di Yogyakarta, Senin, 25 Juli 2022.

Baca Juga: 'LOVE IN TURKEY' Episode 19, Oleh: AhliyaMujahidin

Penelitian itu muncul setelah Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta menggelar liputan kolaborasi 15 media massa tentang konflik agraria. Lima media massa di antaranya menerbitkan liputan penguasaan tanah kas desa oleh Keraton Yogyakarta secara serentak pada September 2021.

Temuan AJI Yogyakarta menunjukkan tidak ada satupun jurnalis dari media lokal di Yogyakarta yang bergabung dalam proyek kolaborasi tersebut. Melalui dukungan Kurawal Foundation, AJI Yogyakarta menggandeng Gilang untuk meriset tiga independensi media lokal yakni Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, dan Tribun Jogja.

Gilang mengambil sampel berita tentang Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang terbit versi online tiga media tersebut pada periode 2021-2022. Selain itu, mantan jurnalis itu mewawancarai perwakilan tiga media massa dan AJI Yogyakarta.

Baca Juga: Bharada E Buka Suara Soal Penembakan Brigadir J

Selain Gilang, diskusi yang AJI Yogyakarta gelar itu melibatkan anggota Dewan Pers Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Arif Zulkifli. Menurut Gilang, tiga media lokal itu membingkai pemanfaatan dan kepemilikan aset Sultan Ground dan Pakualaman Ground sebagai hal yang baik dan ditujukan bagi masyarakat. Tidak ada berita dengan nada kritis yang berusaha menelusuri dugaan kejanggalan maupun kecurangan oleh Keraton Yogyakarta.

Tiga media itu fokus mendukung jalannya pemerintahan daerah di Yogyakarta. Amanat Undang-Undang Keistimewaan menjadi dasar pengelolaan pemerintahan daerah oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Harian Jogja memilih berhati-hati dalam mengkritik karena kerabat Keraton Yogyakarta memiliki sebagian saham perusahaan.

Kedaulatan Rakyat memilih netral dengan alasan kepentingan ekonomi. Tribun Jogja jarang mengkritik karena pertimbangan rutinitas media yang memaksa mereka memproduksi berita secara cepat dan diminati masyarakat. “Kepentingan pasar dan ekonomi jadi dasar KR dan Tribun. Harian Jogja karena faktor kepemilikan saham keraton,” kata mantan jurnalis itu.

Baca Juga: Ini Dia 10 Perusahaan Cangkang Yayasan Aksi Cepat Tanggap

Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli menjelaskan pemenuhan hak publik untuk tahu dalam negara demokrasi menjadi hal mendasar. Contoh hak publik untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan tanah. Media massa seharusnya berikhtiar mengungkap fakta, bukan sekadar mencari untung dari iklan.

Media massa semestinya menjaga independensi yang berarti sikap yang tak bisa dipengaruhi oleh apapun kecuali kebijakan editorial. Independen juga bebas dari tekanan kelompok tertentu seperti loyalis keistimewaan, perusahaan, dan pengiklan.